Suara.com - Ekw Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas menyoroti permasalahan kasus kekerasan yang dilakukan aparat Polri. Kasus-kekerasaan itu di antaranya terkait kasus kematian warga Poso, Qidam Al Afariski Mofance hingga tragedi pelanggaran HAM enam laskar FPI pengawal khusus Habib Rizieq yang ditembak mati polisi.
Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri harus diselesaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Ada problem khusus pertama adanya realitas yang ini perlu kita analisis bersama untuk mencari solusinya. Pertama praktik kekerasan aparat Polri antara lain, kasus Qidam di Poso, ini tewas di tangan aparat Polri," ujar Busyro dalam diskusi daring bertajuk Reformasi Polri: Berharap Kepada Kapolri Baru?, Kamis (4/2/2021).
Busyro juga menyoroti kasus tewasnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara saat aksi unjuk rasa mahasiswa revisi UU KPK yang diduga dilakukan anggota polisi .
"Korban dua mahasiswa di Kendari, ini Demonstrasi pelemahan revisi UU KPK dulu, tewas juga," ucap dia.
Intransparansi penegakan hukum terhadap terduga teroris juga disoroti Busyro. Ia menyebut kematian terduga Teroris Sriyono asal Klaten ditemukan banyak kejanggalan dan tidak adanya transparansi.
"Misalnya tragedi almarhum Sriyono yang menjadi agenda PP Muhammadiyah bersama Komnas HAM waktu itu ketika mengadvokasi, banyak kejanggalan yang kami temukan di sana, sampai sekarang belum ada proses yang transparan," tutur Busyro.
Selain itu, Busyro juga menyinggung permasalahan intransparansi penerapan UU ITE.
Menurut Busyro UU ITE terkesan semakin kuat dan hanya digunakan untuk menjerat kelompok-kelompok kritis dan diterapkan belum begitu berkeadilan.
"Kemudian tragedi kemanusiaan berat di KM 50 Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu," katanya.
TERPOPULER
