Suara.com - Aksi protes mentang kudeta militer Myanmar terus meluas hingga Senin (8/2) dan menjadi demonstrasi terbesar sejak tahun 2007.
Menyadur Channel News Asia, Senin (8/2/2021) aksi protes pada hari Minggu adalah yang terbesar sejak Revolusi Saffron 2007 yang dipimpin oleh para biksu Buddha yang membantu mendorong reformasi demokrasi.
"Para demonstran dari setiap sudut Yangon, silakan keluar dengan damai dan bergabunglah dengan pertemuan rakyat," kata aktivis Ei Thinzar Maung di Facebook.
Ei Thinzar Maung menggunakan VPN untuk menggalang pengunjuk rasa meskipun ada upaya dari militer untuk memblokir jaringan internet dan media sosial.
Lokasi dan waktu akan diumumkan kemudian, kata mantan pemimpin mahasiswa tersebut, yang muncul sebagai salah satu wajah gerakan protes baru.
Sejauh ini aksi protes berlangsung damai, tidak seperti protes pada 1988 dan 2007 yang terjadi pertumpahan darah.
Sebuah konvoi truk militer terlihat menuju Kota Yangon pada Minggu malam waktu setempat, menimbulkan ketakutan.
Aktivis Maung Saungkha dan Thet Swe Win memposting di halaman Facebook mereka bahwa polisi sedang memburunya, tetapi mereka masih bebas.
Selain aksi protes turun ke jalan, dokter, guru, dan pegawai pemerintah lainnya melakukan aksi mogok kerja sebagai tanda menentang pemerintah militer.
Baca Juga: Senam Aerobik saat Kudeta Militer Myanmar, Kebetulan Atau Sengaja?
"Kami meminta staf pemerintah dari semua departemen untuk tidak hadir bekerja mulai Senin," kata aktivis Min Ko Naing, seorang veteran demonstrasi tahun 1988 yang pertama kali membuat Aung San Suu Kyi menjadi terkenal.
Aung San Suu Kyi memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 untuk kampanye demokrasi, dan menghabiskan hampir 15 tahun di bawah tahanan rumah selama beberapa dekade berjuang untuk mengakhiri hampir setengah abad pemerintahan militer.
Wanita 75 tahun tersebut tidak boleh berkomunikasi sejak panglima militer Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada 1 Februari dini hari.
Suu Kyi menghadapi dakwaan mengimpor enam walkie-talkie secara ilegal dan ditahan di tahanan polisi untuk penyelidikan sampai 15 Februari. Pengacaranya mengatakan dia belum diizinkan untuk menemuinya.
Kudeta tersebut telah menuai kecaman internasional. Dewan Keamanan PBB menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya, sedangkan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi.
"Para pengunjuk rasa di Myanmar terus menginspirasi dunia saat tindakan menyebar ke seluruh negeri," kata Thomas Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar di Twitter.
"Myanmar bangkit untuk membebaskan semua yang telah ditahan dan menolak kediktatoran militer untuk selamanya. Kami bersama Anda." ujarnya.
