Cak Imin Sebut Masih Ada Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan, Apa Alasannya?

Bangun Santoso, Lilis Varwati

Senin, 16 Februari 2026 | 16:50 WIB
Cak Imin Sebut Masih Ada Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan, Apa Alasannya?
Menteri Koordinator Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Suara.com/Lilis)
baca 10 detik
  • Menteri Koordinator Muhaimin Iskandar menyatakan penonaktifan BPJS PBI terus dilakukan karena ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
  • Pemerintah hanya mengalokasikan iuran bagi masyarakat miskin ekstrem desil 1-5 berdasarkan data BPS dan Kemensos.
  • Sebanyak 11 juta kepesertaan BPJS PBI telah dinonaktifkan pada tahun 2026, dengan validasi berkelanjutan melalui pemeriksaan lapangan.

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan kalau penonaktifan kepesertaan BPJS PBI masih terus dilakukan.

Ia menyebut bahwa tindakan itu dilakukan lantaran masih ditemukan bantuan iuran BPJS yang belum tepat sasaran.

"Masih ada yang dinonaktifkan, ini harus ada penjelasan bahwa penonaktifan itu karena masih ada yang tidak berhak menerima karena sudah maju atau sudah ekonominya meningkat. Sehingga dinonaktifkan," nelas Cak Imin usai rapat dengan Menteri Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik, serta Kepala BPJS di Jakarta, Senin (16/2/2026).

Pemerintah menetapkan bahwa bantuan iuran BPJS itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yamg disusun oleh BPS bekerjasama dengan Kemensos.

Ia juga menekankan kalau setiap peserta BPJS PBI yang dicopot kemudian akan digantikan oleh masyarakat yang lebih berhak. Sehingga alokasi anggaran serta kuota bantuan iuran BPJS kesehatam itu jumlahnya tetap.

"Sebetulnya dialihkan kepada yang berhak menerima. Dalam konteks yang berhak menerima inilah dinamika data akan terus berkembang," tegasnya.

Namun demikian, Cak Imin meminta setiap kepala daerah akan berperan aktif memantau kondisi ekonomi masyarakatnya.

"Kita membutuhkan konsolidasi terus-menerus terutama pihak Kepala Daerah untuk lebih proaktif lagi bersama kami di dalam terus melakukan penanganan dan pembaharuan data ini," tuturnya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial no. 3/HUK/2026, pemerintah telah menonaktifkan 11 juta kepesertaan BPJS PBI pada tahun 2026.

baca juga

Dari jumlah tersebut, 106 ribu di antaranya diaktifkan kembali secara otomatis karena termasuk pasien katastropik atau penyakit kronis.

Kemudian lebih dari 40 ribu lainnya telah reaktivasi lagi karena terdeteksi masih termasuk masyarakat antara desil 1-5. Serta ada 2 ribu lainnya yang memilih menjadi peserta mandiri dengan bayar iuran sendiri.

Cak Imin menuturkan kalau BPS berdama Kemensos akan kembali lakukan ground check di lapangan terhadap keseluruhan peserta BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan untuk dicocokan dengan kondisi nyata status ekonominya.

"Dari penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan ini akan terus kita lakukan ground check, kepastian validitas keberhakan penerima bantuan itu, sehingga tepat sasaran," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kemensos: 40 Ribu Peserta BPJS PBI Direaktivasi, 2 Ribu Beralih Bayar Iuran Sendiri

Kemensos: 40 Ribu Peserta BPJS PBI Direaktivasi, 2 Ribu Beralih Bayar Iuran Sendiri

News | Senin, 16 Februari 2026 | 16:27 WIB

Apakah BPJS Kesehatan Bisa Digunakan di Mana Saja? Ini Penjelasannya

Apakah BPJS Kesehatan Bisa Digunakan di Mana Saja? Ini Penjelasannya

Lifestyle | Senin, 16 Februari 2026 | 14:28 WIB

Cak Imin Ingatkan Dampak Bencana Bisa Ciptakan Kemiskinan Baru

Cak Imin Ingatkan Dampak Bencana Bisa Ciptakan Kemiskinan Baru

Video | Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:00 WIB

Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk

Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk

News | Sabtu, 14 Februari 2026 | 11:11 WIB

Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI

Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI

News | Sabtu, 14 Februari 2026 | 10:17 WIB

Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI

Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI

News | Jum'at, 13 Februari 2026 | 20:43 WIB

Terkini

Jamin Kesejahteraan Masa Tua, Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun untuk Atlet

Jamin Kesejahteraan Masa Tua, Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun untuk Atlet

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 12:36 WIB

Pukat UGM Desak Kejagung Usut Semua SPPG, Termasuk yang Dikelola Aparat

Pukat UGM Desak Kejagung Usut Semua SPPG, Termasuk yang Dikelola Aparat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 12:28 WIB

HUT Bhayangkara ke-80, Disebut Jadi Momentum Merayakan Transformasi Polri

HUT Bhayangkara ke-80, Disebut Jadi Momentum Merayakan Transformasi Polri

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 12:24 WIB

Skandal MBG Seret Jenderal Polisi, Bukti Bahaya Ketika TNI-Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil

Skandal MBG Seret Jenderal Polisi, Bukti Bahaya Ketika TNI-Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 12:21 WIB

Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik

Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 12:19 WIB

Qodari: 1.151 Km Jalan Daerah Dibangun Demi Pastikan Pemerataan Ekonomi

Qodari: 1.151 Km Jalan Daerah Dibangun Demi Pastikan Pemerataan Ekonomi

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 12:13 WIB

Raja Juli Akui Bupati Kuansing Tinggalkan Amplop di Kantornya

Raja Juli Akui Bupati Kuansing Tinggalkan Amplop di Kantornya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 12:06 WIB

Namanya Terseret, Menhut Raja Juli Nyatakan Siap Bantu KPK Bongkar Kasus OTT Bupati Kuansing

Namanya Terseret, Menhut Raja Juli Nyatakan Siap Bantu KPK Bongkar Kasus OTT Bupati Kuansing

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 11:49 WIB

Kena OTT KPK, Ini Rincian Harta Bupati Langkat Syah Afandin

Kena OTT KPK, Ini Rincian Harta Bupati Langkat Syah Afandin

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 11:43 WIB

30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya

30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 11:37 WIB

×