Infografis
Suara.com - Komisi IX DPR mengkritik Kementerian Kesehatan yang menganggarkan Rp 479 miliar untuk pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Dari anggaran tersebut, setiap pasien dialokasikan mendapat dana sebesar Rp 1,75 juta untuk 14 hari waktu isolasi.
Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mempertanyakan pertimbangan dan alasan Kemenkes mengalokasikan anggaran untuk pasien covid-19 yang isolasi mandiri.
"Ini soal isolasi mandiri yang di rumah, pak menteri, yang juga disediakan anggarannya sebanyak cukup besar Rp 479 Miliar. Apakah memang reasonable orang yang isolasi mandiri di rumah kita bayari?" tanya Darul kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja, Senin (8/2/2021).
Pasalnya, dengan anggaran ratusan miliar rupiah, bukan tidak mungkin muncul potensi penyimpangan. Karena itu teknis pemberian serta pengawasannya dipertanyakan.
"Dan ini teknisnya nanti bagaimana? Apakah ini tidak menjadi sesuatu yang bisa disimpangkan atau bisa disalahgunakan oleh pengelolanya di tingkat bawah? Karena ini sulit untuk dipertanggungjawabkan," kata Darul.
Kritik senada juga dilayangkan anggota Komisi IX Rahmat Handoyo. Ia mempertanyakan sejauh mana kemudian negara membantu biaya isolasi pasien covid-19.
Menurutnya banyak masyarakat di pedesaan terdalam melakukan isolasi mandiri. Dengan alokasi dana tersebut, ia bertanya bagaimana kemudian pemerintah bisa menjangkau.
"Kalau setiap penduduk itu yang isolasi mandiri mendapatkan hak konsumsi maupun gizi Rp 1,4 juta per 14 hari tentu uang besar. Saya setuju, kalau benar-benar itu sampai, haknya juga sampai. Tapi kalau ternyata saudara kita yang mendapatkan isolasi mandiri didata oh yang isolasi mandiri jumlahnya sekian ribu, ternyata tidak sampai, itu bentuk moral hazard yang potensi moral hazard, ada potensi lost, ada potensi moral hazard di lapangan," tutur Rahmat.
Sebab itu, Rahmat meminta Menkes Budi memperhatikan betul perihal alokasi dana untuk pasien isolasi mandiri.
Baca Juga: Ikut Jokowi Rapat Vaksinasi Lansia, Dalih Menkes Sempat Absen Raker di DPR
"Ini memang mohon maaf karena besar pak menteri jadi memang perlu diplototi betul. Saran saya pak menkes bener-bener melihat karena ini data disiapkan oleh pak menteri," ujarnya.
