Joe Biden Beri Sanksi Pada Militer Myanmar, Terancam Tidak Bisa Akses Dana

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui perintah eksekutif untuk memberikan sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar

Menyadur The Guardian, Kamis (11/2/2021) sebelumnya, Joe Biden mengatakan sanksi tersebut akan dijatuhkan "kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat."

Washington juga akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal mengakses dana 1 miliar dolar (Rp 13,9 triliun) milik pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat.

"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang ketat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, masyarakat sipil, dan area lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden di Gedung Putih.

"Kami siap untuk memberlakukan tindakan tambahan, dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya ini." tegas Biden.

Pada Rabu (10/2) salah satu pembantu terdekat Aung San Suu Kyi, Kyaw Tint Swe juga ikut ditahan, kata seorang pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi dalam sebuah posting di Facebook.

Kyaw Tint Swe pernah menjabat sebagai menteri untuk kantor Penasihat Negara di bawah Aung San Suu Kyi, yang ditahan sejak kudeta.

Kyi Toe, anggota komite informasi Liga Nasional Aung San Suu Kyi untuk Demokrasi (NLD), mengatakan Kyaw Tint Swe dan empat orang lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya telah dicokok dari rumah mereka.

Kyi Toe juga mengungkapkan jika pejabat komisi pemilihan juga ditangkap, termasuk beberapa sampai ke tingkat kota. Tetapi dia tidak mengetahui jumlah pasti dari mereka yang ditangkap.

Warga Myanmar hingga Kamis (11/2/2021) masih menggelar aksi demonstrasi untuk menentang kudeta yang dilakukan oleh militer.

Demonstran berbaris dengan damai di kota Naypyidaw, basis dari militer, serta kota Yangon, kota komersial terbesar.

"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Kota Yangon.

Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya pembangkangan sipil yang mendesak pegawai negeri dan karyawan untuk mogok kerja.

Joe Biden juga menuntut kepada militer untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan berserta pimpinan lain.

"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis," katanya.

"Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya." tegasnya.

Juru bicara departemen luar negeri AS Ned Price mengatakan Washington melakukan tindakan kolektif dengan mitranya di Myanmar.

"Kami sendiri dapat mengenakan biaya yang cukup besar. Kami dapat membebankan biaya yang bahkan lebih curam… dengan bekerja dengan mitra dan sekutu yang berpikiran sama," katanya dalam sebuah pengarahan.