Militer Myanmar Kembali Putus Akses Internet, Penyedia Layanan Tertekan

Suara.com - Junta Myanmar kembali memutus akses Internet untuk malam kedua secara berturut-turut, sebagai bagian dari upaya untuk membendung aksi protes kudeta pada 1 Februari.

Menyadur Straits Times, Selasa (16/2/2021) pemadaman listrik terjadi tak lama setelah MRTV yang dikelola negara mengatakan panglima militer Min Aung Hlaing memberlakukan undang-undang telekomunikasi baru.

Undang-undang telekomunikasi tersebut dilaporkan akan diumumkan rinciannya pada hari Selasa (16/2).

Pihak militer berusaha untuk mengganggu akses telepon dan internet untuk mencegah pengunjuk rasa menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan demokrasi.

Aksi protes besar masih berlanjut pada hari Senin, yang menyimpang dari larangan pertemuan publik yang diberlakukan setelah kudeta.

Operator telekomunikasi Norwegia, Telenor pada hari Senin (15/2) berhenti memunculkan daftar pemadaman karena khawatir akan keselamatan karyawannya.

Telenor menjadi salah satu penyedia layanan yang mengupayakan transparansi dengan mencantumkan perintah pemadaman di situsnya.

Namun pada hari Minggu, mereka mengungkapkan dalam sebuah unggahan bahwa "saat ini tidak mungkin bagi Telenor untuk mengungkapkan arahan yang kami terima dari pihak berwenang".

Juru bicara Hanne Langeland Knudsen mengatakan kepada AFP pada hari Senin bahwa situasi di Myanmar "membingungkan dan tidak jelas" dan bahwa "keamanan karyawan kami menjadi prioritas utama".

Telenor telah aktif di Myanmar sejak 2014 dan tahun lalu mempekerjakan 747 orang di sana.

Dikutip dari Channel News Asia, saat ini layanan telekomunikasi sangat terganggu. Kelompok pemantau yang berbasis di Inggris NetBlocks men-tweet pada Senin bahwa Myanmar berada di bawah "penutupan internet hampir total" untuk malam kedua berturut-turut.

Junta dijadwalkan untuk memberikan konferensi pers pertamanya sejak mengambil alih kekuasaan pada Selasa malam.

Para pemimpin militer Myanmar telah berjuang untuk menguasai jalan-jalan sejak menggulingkan pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang partainya menang telak dalam pemilihan November.

Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya termasuk di antara lebih dari 400 orang yang ditahan sejak kudeta, jumlah yang terus meningkat dari hari ke hari.

Suu Kyi akan tetap ditahan menjelang sidang pada Rabu, lapor Reuters, mengutip pengacaranya.