Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara ujaran kebencian atas terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Selasa (23/2/2021). Sidang kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Hingga pukul 11.20 WIB, sidang belum juga dimulai. Dalam keterangan tertulisnya, pihak kuasa hukum Gus Nur menyampaikan saksi yang nantinya akan diperiksa adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Chomumas atau Gus Yaqut dan Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj.
Ini merupakan pemanggilan ketiga terhadap kedua sosok tersebut. Sebab, dalam dua persidangan sebelumnya, Gus Yaqut dan Said Aqil tidak hadir sehingga pihak kuasa hukum memilih untuk mengambil sikap walk out.
Untuk itu, pihak kuasa hukum Gus Nur meminta agar keduanya untuk dihadirkan dalam sidang hari ini. Mereka menilai, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antara saksi dan terdakwa di dalam persidangan.
"Keduanya, tidak boleh mendapat perlakuan berbeda, dan harus hadir di persidangan, sebagaimana diatur KUHAP," kata kuasa hukum Gus Nur, Aziz Yanuar.
Tak hanya itu, Aziz kembali meminta agar kliennya untuk dihadirkan dalam persidangan. Sebab, hingga sidang memasuki agenda pemeriksaan saksi, Gus Nur hanya hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri.
"Pemeriksaan perkara di Pengadilan tanpa kehadiran Terdakwa telah menyalahi ketentuan pasal 145 KUHAP," kata dia.
Aziz menambahkan, sikap walk out yang diambil dalam dua persidangan sebelumnya merupakan bentuk perlawanan terhadap peradilan yang sesat dan tidak mentaati KUHAP. Menurutnya, hal itu menyalahi ketentuan Pasal 54 KUHAP.
"Hal ini jelas menyalahi ketentuan pasal 54 KUHAP. Sikap Walk Out Tim Advokat adalah sikap konsisten dalam menghadapi persidangan yang sesat dan dipaksakan tanpa mentaati KUHAP," tutup dia.
Baca Juga: Kuasa Hukum Habib Rizieq: Pesan HRS Tempuh Segala Jalur Untuk Keadilan
Dalam perkara ini, Gus Nur didakwa pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Atau, Pasal 45 ayat (3) jo, pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
