Suara.com - Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan keberlangsungan kongres luar biasa (KLB) mengatasnamalan Partai Demokrat untuk melalukan upaya kudeta adalah gerakan ilegal. Didik berujar gerakan tersebut juga inkonstitusional.
Didik menjelaskan, KLB yang diketahui diselenggarakan di Deli Serdang itu ilegal karena tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
Di mana, kata Didik, pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.
"Saat ini DPD dan DPC se-Indonesia tetap solid bersama Ketum AHY dan tegas menolak KLB. Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut. Mustahil KLB dapat dilakukan," kata Didik dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).
Karena itu, Didik berujar pelaksanaan KLB ilegal tersebut tidak hanya melanggar hukum, melainkan juga berpotensi membahayakan tatanan demokrasi.
Didik meminta agar negara memberi keadilan, baik melalukan tindakan dengan membubarkan KLB ilegal yang disebut tidak berizin, hingga meminta Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB tersebut.
"Jikalau nantinya KLB Ilegal dan inkonstitusional itu didaftarkan ke Kemenkumham, Menkumham harus tegas menolaknya. Kenapa? Karena AD/ART hasil Kongres V tahun 2020 sudah disahkan oleh Kemenkumham, dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing aturan maupun struktur personalianya," kata Didik.
Didik menambahkan, pada tanggal 4 Maret 2021, Kemenkumham juga sudah menerima surat DPP Partai Demokrat terkait dengan standing perencaan dan pelaksanaan KLB yang Ilegal dan Inkonstitusional.
"Dengan dalih apapun, Menkumham secara akal dan logika sehat mestinya tidak akan menerima, dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB," ujar Didik.
Baca Juga: Rajin Bocorkan Rencana KLB Partai Demokrat, Twitter Andi Arief Diretas
