Pengamat: Moeldoko Pakai Strategi Hajar, Hantam, Caplok Kudeta Demokrat

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Sabtu, 06 Maret 2021 | 16:16 WIB
Pengamat: Moeldoko Pakai Strategi Hajar, Hantam, Caplok Kudeta Demokrat
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko dengan dinobatkan sebagai Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang didapatkan dari hasil strategi politik yang institusional.

"Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional," kata Ujang kepada Suara.com, Sabtu (6/3/2021).

Menurutnya, strategi tersebut dilakukan Moeldoko dengan mengambil momentun saat mempunyai kekuatan sebagai bagian istana. Akhirnya, kata dia, nilai-nilai etika hingga moralitas dikesampingkan.

"Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana," ungkapnya.

Kudeta yang terjadi dalam tubuh Demokrat kata Ujang, tentu menjadi preseden buruk ke depan. Ia menyebut kisruh Demokrat sebagai tragedi demokrasi di tengah pandemi.

"Karena siapapun nanti penguasanya dan orang yang punya kuasa, akan mencaplok dan mengkudeta kekuasaan yang sah di tubuh partai. Ini merupakan tragedi demokrasi di tengah pandemi," tandasnya.

Tetapkan Moeldoko

Jenderal Purnawirawan Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam sidang pleno KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Jumat siang, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, sidang pleno KLB Partai Demokrat juga memutuskan secara aklamasi bahwa Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Keputusan itu dibacakan oleh pemimpin sidang pleno KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025," kata Jhoni Allen Marbun membacakan hasil sidang.

Peserta KLB awalnya mengusulkan dua nama sebagai calon ketua umum, yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko.

Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil kongres luar biasa.

Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Media Asing Soroti Kisruh Demokrat, Tuntut Keputusan Resmi Pemerintah

Media Asing Soroti Kisruh Demokrat, Tuntut Keputusan Resmi Pemerintah

Banten | Sabtu, 06 Maret 2021 | 16:07 WIB

Mahfud MD Sebut KLB Partai Demokrat Belum Menjadi Masalah Hukum

Mahfud MD Sebut KLB Partai Demokrat Belum Menjadi Masalah Hukum

Sumsel | Sabtu, 06 Maret 2021 | 16:04 WIB

Mahfud MD: Kalau Pemerintah Larang KLB Demokrat Nanti Dinilai Intervensi

Mahfud MD: Kalau Pemerintah Larang KLB Demokrat Nanti Dinilai Intervensi

News | Sabtu, 06 Maret 2021 | 16:04 WIB

Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, KLB Demokrat Jadi Masalah Jika Didaftarkan

Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, KLB Demokrat Jadi Masalah Jika Didaftarkan

News | Sabtu, 06 Maret 2021 | 15:52 WIB

Jika Tak Mundur dari Istana, Kesannya Moeldoko Sembunyi di Ketiak Presiden

Jika Tak Mundur dari Istana, Kesannya Moeldoko Sembunyi di Ketiak Presiden

News | Sabtu, 06 Maret 2021 | 15:47 WIB

Terkini

Rel MRT Jakarta Fase 1 dan 2A Tersambung, Siap Meluncur di 2027

Rel MRT Jakarta Fase 1 dan 2A Tersambung, Siap Meluncur di 2027

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:20 WIB

Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis, PDIP: Sulit Mengelak Tudingan Nepotisme

Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis, PDIP: Sulit Mengelak Tudingan Nepotisme

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:17 WIB

Waspada! Polri Bongkar 7 Modus Haji Ilegal, Dari Visa Ziarah Hingga Skema Ponzi Rugikan Jemaah

Waspada! Polri Bongkar 7 Modus Haji Ilegal, Dari Visa Ziarah Hingga Skema Ponzi Rugikan Jemaah

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:12 WIB

Modus Rokok Modifikasi: Cara Licik Selundupkan Tembakau Sintetis ke Lapas Karawang Terbongkar

Modus Rokok Modifikasi: Cara Licik Selundupkan Tembakau Sintetis ke Lapas Karawang Terbongkar

News | Jum'at, 17 April 2026 | 18:05 WIB

Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi

Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:44 WIB

Status Tersangka  Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!

Status Tersangka Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:41 WIB

Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika

Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:35 WIB

Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo

Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:29 WIB

Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus

Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:29 WIB

4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia

4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia

News | Jum'at, 17 April 2026 | 17:24 WIB