Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan kejelasan status terkait 7 dari 10 buronan Komisi Pemberantasan Korupsi yang hingga kini belum tertangkap.
Sudding meminta kejalasan KPK terkait di mana informasi keberadaan terakhir para ketujuh DPO tersebut, apakah masih berada di Indonesia, atau di luar negeri.
Ia juga meminta kepastian mengenai status mereka apalah masih hidup atau sudah meninggal.
"Ada 10 DPO, tiga orang sudah ditangkap dan masih 7 DPO dalam kaitan menyangkut masalah perkara yang ditangani oleh KPK. Ada HM, lalu kemudian, KK, SN, ISN, IH, SJ, dan ST," ujar Sudding dalam rapat Komisi III dengan KPK, Rabu (10/3/2021).
"Dari 7 DPO yang belum tertangkap ini, menurut dugaan KPK, masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih hidup atau di mana pak?" tanyanya.
Sudding menilai KPK perlu menjelaskan terkait informasi ketujuh buronan. Hal itu diperlukan agar tidak memunculkan pertanyaan bagi publik.
Sementara itu, dalam agenda rapat yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan penjelasan. Ia mengatakan tiga dari tujuh buronan diketahui kepastiannya berada di luar negeri.
"Terkait dengan DPO, dari 7 itu kami pastikan 3 orang di luar pak, karena memiliki permanent residence di luar. Tapi kalau yang empat orang kami tidak bisa memastikan, apakah masih di Indonesia atau di luar negeri," ujar Firli.
Sedangkan untuk status dari ketujuh DPO yang juga dipertanyakan masih hidup atau tidak, Firli tidak dapat memberikan kepastian.
Baca Juga: Ada Usulan Revisi UU KPK, Firli Bahuri: Kami Berterima Kasih, Tetapi
"Kalau terkait dengan hidup atau sudah meninggalnya, tentu kita membutuhkan bukti. Sampai hari ini belum ada kabar berita ada seseorang para DPO itu yang dikuburkan karena meninggal dunia, dan belum juga kita menemukan nisan di mana dia dimakamkan dan siapa yang memakamkan," ujar Firli.
Harun Masiku Terus Diburu
KPK mengungkapkan hingga kini mereka masih terus memburu Harun Masiku. Namun sejauh upaya pencarian itu pula, KPK belum menemukan batang hidung Masiku.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, saat melakukan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.
Nawawi sekaligus menyampaikam terkait perkara lain menyoal korupsi bansos yang melibatkan Juliari P Batubara dan kasus benur Edhy Prabowo.
"Perkara perkara dimaksud antara lain penanganan perkara bansos, perizinan benur ataupun kasus Harun Masiku yang masih sampai hari ini terus kami coba buru belum ketemu juga pak," kata Nawawi, Rabu (10/3/2021).
