Pemprov DKI Klaim Punya Dasar Hukum Dirikan Lapak PKL di Atas Trotoar

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah berencana membangun lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah trotoar sebagai bagian dari proyek revitalisasi. Kebijakan ini disebut bisa dilakukan karena memiliki dasar hukum.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan lapak PKL bisa didirikan di atas trotoar asalkan tidak mengganggu para pejalan kaki.

Ketentuan ini disebutnya diatur dalam beberapa Peraturan seperti salah satunya Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

"Memang kalau bicara aturan di khususnya Permen PU itu memang trotoar memang dipergunakan khusus untuk pejalan kaki di sana juga bisa dikembangkan apabila tidak mengganggu akses pejalan kaki bisa dimungkinan dibuat semacam PKL," ujar Hari kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

Pihaknya saat ini sedang mengerjakan revitalisasi trotoar di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Nantinya lapak PKL yang didirikan bisa dipakai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Tak hanya itu, ia juga sedang mempersiapkan 9 titik trotoar untuk memberdayakan para pedagang kecil ini. Dalam pengerjaannya pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Kota di lima wilayah di DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing.

"Sekarang memang dinas bina marga tidak bisa berdiri sendiri kita SKPD yang nangin infrastructure ini harus butuh kolaborasi beberapa rekan SKPD, kita usulkan untuk membentuk tim monitoring dan pengawasan ini diketuai masing-masing Wali Kota," tuturnya.

Ia mengakui, memang pada Permen PU Nomor 03/PRT/M/2014, tidak semua trotoar bisa digunakan untuk lapak jualan karena ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah tidak memperbolehkan pelaku PKL menempati trotoar yang lebarnya di bawah lima meter.

Selain itu, ukuran lapak PKL di atas trotoar juga diatur maksimal ukurannya adalah tiga meter.

"Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki." demikian bunyi Pasal 13 Ayat 2 Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014.