Suara.com - Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penerimaan suap hingga gratifikasi dari mantan Bos Lippo Group, Eddy Sindoro.
Hal itu disampaikan langsung oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Dimana penyidik antirasuah menemukan bukti bahwa dalam kasus Nurhadi sebelumnya ditemukan fakta baru dalam sidang perkara suap tahun 2012 sampai 2016 di Mahkamah Agung.
"Saat ini KPK telah menaikan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dan kawan-kawan," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (16/4/2021).
"Penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana Pencucian Uang atau TPPU," Ali menambahkan
Ali menjelaskan penerapan pasal TPPU untuk Nurhadi karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi.
"Itu kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya," ungkap Ali.
Ali memastikan akan memberikan perkembangan lebih lanjut proses penyidikan kasus ini.
"Kami memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat," katanya.
Untuk diketahui, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah divonis hukuman masing-masing 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu (10/3/2021).
Baca Juga: Mantan Sekretaris MA Nurhadi Divonis 6 Tahun Penjara
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yaitu menuntut Nurhadi 12 tahun penjara dan Rezky 11 tahun dengan denda masing-masing Rp1 miliar.
Uang suap diterima Nurhadi itu untuk membantu perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp 37,2 miliar. Uang gratifikasi itu diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.
