Suara.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan belum ada undangan dari Istana kepada pimpinan DPR untuk hadir dalam pelantikan menteri baru. Jawaban Azis itu mengkonfirmasi kabar terkait perombakan kabinet atau reshuffle yang diisukan terjadi dalam waktu dekat.
Diketahui, sebagai salah satu pimpinan di Parlemen menjadi hal lumrah apabila kemudian Istana mengundang DPR hadir dalam acara kenegaraan, semisal pelantikan menteri. Namun, Azis menegaskan tidak ada undangan apapun terkait hal tersebut.
"Belum, saya belum terima sampai siang ini. Belum ada undangan, belum ada pemberitahuan dan biasanya kalau diundang karena pandemi hanya ketua lembaga," kata Azis di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Azis mengatakan kemungkinan besar jika acara pelantikan terlaksana maka yang diundang hanya Ketua DPR Puan Maharani, mengingat situasi pandemi yang membatasi jumlah kehadiran. Tetapi kata Azis, undangan serupa yang ditujukan kepada Puan juga belum ada.
"Karena pandemi ya mungkin Ibu Puan, saya gak tahu. Belum ada," kata Azis.
Sebelumnya, dalam waktu dekat, Presiden Jokowi dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle kabinet.
Kabar itu juga dibenarkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Namun, ia tak merinci kapan Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya.
"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang pekan-pekan ini," ujar Ngabalin saat dihubungi wartawan, Selasa (13/4/2021).
Pernyataan Ngabalin menyusul Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dan membentuk kementerian baru.
Baca Juga: Seskab Pastikan Besok Jokowi Tak Reshuffle Kabinet, Ini Penjelasannya
Ketika ditanya siapa saja yang akan terkena reshuffle, Ngabalin juga belum bisa menyebut siapa Menteri yang terkena reshuffle.
Menurut dia, pada Kamis, dirinya akan segera dapat informasi mengenai siapa saja yang terkena reshuffle.
"Itu yang saya belum tahu. Mungkin Kamis saya baru bisa langsung tahu," ucap dia.
Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet muncul usai DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dan membentuk kementerian baru.
Persetujuan tersebut diputuskan saat Sidang Paripurna DPR RI pekan lalu. Lewat surat tertanggal 30 Maret, Presiden Jokowi mengusulkan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi.
