Adapun yang menjadi indikatornya, antara lain peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dengan menguatkan delapan area reformasi birokrasi, pengembangan pusdiklat dengan peningkatan program dan kegiatan e-learning, hingga peningkatan layanan pengelolaan dokumen berbasis IT dengan melakukan pengelolaan data dan dokumen kearsipan berbasis teknologi informasi.
![Para pimpinan DPR RI terpilih untuk periode 2019-2014 yang terdiri dari Puan Maharani (tengah), Rachmat Gobel, Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar, berpose jelang pengambilan sumpah jabatan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019). [Suara.com / Arya Manggala]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/10/01/98637-pengambilan-sumpah-jabatan-pimpinan-dpr-ri-periode-2019-2024.jpg)
“Peningkatan data kelola teknologi informasi ini selaras dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan meningkatkan keamanan informasi melakukan digitaliasi program dan mengintegrasikannya untuk mempercepat waktu pelayanan dan penyelesaian,” tandas Rudi.
12 Kali Raih WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2019. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan penghormatan dan kebanggaan karena ini adalah kali ke-12 DPR RI mendapatkan opini WTP. Ia juga menegaskan bahwa ini merupakan suatu apresiasi yang perlu untuk dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.
“Dalam rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, disebutkan bahwa DPR mendapatkan apresiasi atas penghargaan predikat WTP dari BPK yang sudah 10 kali berturut-turut. Sebenarnya tahun ini DPR sudah mendapatkan opini WTP sudah 12 kali,” ujar Indra usai menghadiri acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dengan Menteri Keuangan RI SSri Mulyani Indrawati secara virtual, Selasa (22/9/2020).
Indra menuturkan, berkenaan dengan predikat WTP ini, pengelolaan keuangan di lingkungan DPR RI sudah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan Pemerintah. Sehingga ia berpesan pada seluruh jajarannya untuk mempertahankan predikat ini.
“Itu artinya pengelolaan keuangan dan penataan BMN (Barang Milik Negara), kita sudah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan Pemerintah, ini berkat kerja keras teman-teman di semua lini DPR dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Saya kira ini apresiasi yang luar bisa, tahun ini kita sudah 12 kali WTP,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP.
Selain itu Sri Mulyani juga berpesan agar seluruh K/L mampu meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan. Untuk mereka yang telah mendapatkan WTP, ia berpesan untuk dapat dipertahankan lagi di tahun-tahun mendatang.
Baca Juga: Tersangkut Korupsi Lahan, Wagub DKI Masih Berharap Dapat WTP