Suara.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) Papua Sam Awom menilai pemberian sebutan teroris bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tidak bakal menyelesaikan konflik. Malah menurutnya, akan ada dampak peningkatan kekerasan yang terjadi di Papua.
"Kami KontraS Papua melihat ini justru tidak menyelesaikan persoalan konflik. Kalau KKB ditetapkan sebagai teroris. Eskalasi (kekerasan) akan semakin meningkat tajam," kata Sam saat dihubungi, Kamis (29/4/2021).
Selain itu, pemerintah juga dianggapnya lalai mendengar masukan-masukan dari Komnas HAM atau lembaga-lembaga pembela HAM yang menyerukan supaya terjadi perdamaian, dialog atau perundingan antara pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintah.
Sam khawatir penyematan teroris itu juga berdampak pada masyarakat sipil. Semisal, warga sipil yang mencurigakan tiba-tiba ditetapkan sebagai teroris hanya karena memiliki hubungan dengan anggota TPNPB.
"Bisa langsung dijustifikasi atau dari kampung tertentu atau desa tertentu, bisa jadi dikategorikan sebagai terorisme," ujarnya.
"Masyarakat sipil yang akan jadi korban paling rentan ya karena mereka ada di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau untuk akses jurnalis," tambah Sam.
Sebelumnya, pemerintah resmi menganggap TPNPB sebagai teroris. Keputusan pemerintah tersebut sudah disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur soal teroris.
"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif di kategorikan sebagai teroris," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).
Keputusan tersebut diambil pemerintah karena banyak pihak yang mendukung untuk segera menindaklanjuti soal kekerasan yang terjadi di Papua baru-baru ini.
Menurut Mahfud, beragam kalangan mulai dari MPR RI, TNI, Polri hingga tokoh-tokoh Papua yang menemuinya bersepakat kalau TPNPB telah melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal. Itu disebutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 di mana teroris dikatakan sebagai siapapun orang yang merencanakan menggerakan dan mengorganisasikan terorisme.
Sedangkan terorisme dijelaskan Mahfud yakni setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kehancuran terhadap objek vital strategis terhadap lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan.
"Nah, berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafisiliasi dengannnya adalah tindakan teroris," tegasnya.
TERPOPULER
