Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah harus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Hati-hati kita jangan hanya menjadi pengguna, kita jangan hanya menjadi smart digital users. Tetapi kita harus mampu mencetak smart digital spesialist, mencetak para teknologi yang handal, yang mampu bersaing, yang kompetitif dan harus mengembangkan smart digitalpreneur yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri," kata Jokowi dalam peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021).
Untuk menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat, kata Jokowi, kecepatan dan ketepatan merupakan fondasi penting untuk dapat bersaing dengan negara lain.
Jokowi mengatakan hampir semua perusahaan sekarang sangat tergantung pada kecanggihan inovasi dan teknologi.
Dia menyontohkan sektor keuangan, bahkan sudah bermunculan fintech yang mampu mengoperasikan bisnis dengan sangat efisien
Begitu pula industri keuangan, sudah mulai bergeser menjadi perusahaan yang mengandalkan teknologi dan inovasi.
Di bidang kesehatan juga demikian.
"Ini juga hati-hati di dunia kesehatan, health tech akan semakin berkembang dengan pesatnya, lebih dari sekedar pemeriksaan atau konsultasi medis jarak jauh, tapi juga pemanfaatan artifisial intelijen (AI) untuk diagnosis, untuk pelaksanaan pengobatan, untuk precision medicine hingga tindakan operasi jarak jauh. Segera ini akan bisa dilakukan dimanapun," kata dia.
Di bidang pendidikan, pandemi juga mengakselerasi mempercepat penggunaan edutech, pembelajaran jauh, jarak jauh menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keniscayaan.
Baca Juga: Jokowi: APBD Rp182 Triliun Seharusnya Segera Dibelanjakan
Yakni, munculnya layanan pendidikan berbasis daring, akses pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Peran guru dan sekolah, kata Jokowi, saat ini lebih sebagai fasilitator pendidikan untuk memfasilitasi merdeka belajar dari anak didik.
"Inilah perkembangan-perkembangan cepat yang perencanaan harus mengantisipasi semua itu, harus responsif terhadap disrupsi yang membuat dunia berubah sangat cepat, harus responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul secara cepat yang sering tidak kita duga. Harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. kembalinya ke sini," kata Jokowi.
Untuk menghadapinya, kata Jokowi, belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi, tetapi harus bermanfaat publik.
"Kita garisbawahi ini. Harus jelas manfaatnya, terutama manfaat publik. Manfaat bagi masyarakat dan negara, tetapi juga harus dihitung efisiensinya, harus dihitung kontribusinya untuk pengembangan teknologi di dalam negeri, harus dihitung return on investmentnya sehingga bisa berkelanjutan terus," katanya.
