Infografis
Terkait hal itu, aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalah menganggap Presiden Jokowi terbukti tak lulus Wawasan Kebangsaan yang kini menjadi polemik di kalangan pegawai KPK.
Menurut Nicho dalam pidato yang dibacakan Jokowi tersebut ada kata Provinsi Padang yang kemudian menjadi perhatian dan ramai.
“Wah ga lolos Test Wawasan Kebangsaan ini. Sejak kapan ada Provinsi Padang pak @jokowi?” Tulis Nicho Silalahi dikutip Hops.id--jaringan Suara.com, melalui akun twitter @nicho_silalahi Rabu kemarin.
Dijelaskannya sejak kapan Padang menjadi provinsi seperti disebutkan dalam pidato Jokowi tesebut.
Tidak ada penetapan dan perubahan atas kota Padang yang telah menjadi Provinsi.
Sindiran Telak Rocky Gerung
Sementara itu, pengamat Politik Rocky Gerung turut berkomentar terkait pidato Jokowi yang salah sebut 'Provinsi Padang' di sebuah pidatonya.
Dalam video yang diunggah oleh kanal Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (20/5/2021), disampaikan sebuah sindiran pada Jokowi terkait hal-hal ganjil yang disampaikan dalam beberapa pidatonya.
Rocky dan Hersubeno melontarkan pernyataan yang menyinggung soal Provinsi Padang dan Bipang Ambawang. Rocky bahkan mengusulkan satu pertanyaan yang bisa dijadikan soal dalam TWK atau tes wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Provinsi Padang, Jokowi Dicibir Telak Tak Lulus Wawasan Kebangsaan
"Jalan-jalan ke Provinsi Padang, jangan lupa beli Bipang Ambawang. Nggak pas nggak akan ketemu deh kalau di sana," ujar Hersubeno dalam video tersebut.
"Itu bisa jadi bahan tes kebangsaan tuh. Apakah Bipang ada di Padang? Nah itu bisa jadi problem tuh," ujar Rocky Gerung.
Rocky gerung lantas menyebut bahwa presiden tak memiliki kapasitas tertentu terkait kesalahan ucap saat pidato. Ia juga mengungkit soal pidato lebaran Presiden Jokowi yang juga disorot karena menyebut Bipang Ambawang.
"Pakai teks salah, nggak pakai teks salah, jadi nggak usah ngomong aja supaya nggak salah. Ini hal yang sepele sebenarnya, kadang orang juga bikin kekacauan fakta yang sebetulnya nggak dosa-dosa amat," ujar Rocky.
"Ada kapasitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Presiden, soal-soal yang elementer. Seharusnya saat salah omong ya harusnya dibercandain saja, itu bisa dicairkan," lanjut Rocky.
Lebih lanjut, Rocky menilai istana tak perlu menyampaikan klarifikasi terkait kesalahan tersebut secara resmi. Ia menilai hal itu lebih baik dibiarkan saja.
