- Guru Besar Kriminologi UI, Adrianus Meliala, mengusulkan reformasi Polri membagi basis teritorial menjadi wilayah barat dan timur.
- Usulan ini disampaikan dalam RDPU Komisi III DPR pada Kamis (8/1/2026) untuk memperpendek rentang kendali organisasi.
- Pembagian dua wilayah ini diharapkan meningkatkan pengawasan, memudahkan pendeteksian penyimpangan, dan didukung dua Wakapolri.
Suara.com - Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala, melontarkan usulan progresif dalam upaya reformasi institusi kepolisian.
Ia menyarankan agar Polri membagi basis teritorialnya menjadi dua wilayah besar guna memperpendek rentang kendali organisasi dan memperketat pengawasan.
Hal itu disampaikan Adrianus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Komisi III DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Kepolisian membelah berbasis teritorial guna memperpendek rentang kendali organisasi,” ujar Adrianus dalam rapat.
Secara spesifik, Adrianus mengusulkan agar pembagian wilayah tersebut terdiri dari Polri wilayah timur dan Polri wilayah barat.
Menurutnya, langkah ini akan sangat efektif dalam memantau kinerja personel di lapangan serta mengubah budaya organisasi melalui pengawasan yang lebih melekat.
“Jadi kalau dalam hal ini soal budaya itu soal pengawasan, maka bagaimana kalau kita belah dua kepolisian ini, ada Polri timur dan Polri barat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dengan pembagian ini, setiap penyimpangan yang terjadi di tubuh Polri akan lebih mudah terdeteksi dan diselesaikan secara fokus.
Hal ini juga memungkinkan pimpinan tertinggi kepolisian untuk lebih sering memantau langsung kondisi di lapangan.
“Maka lalu kemudian berbagai macam penyimpangan itu dapat lebih mudah difokuskan, pimpinan tertinggi lebih mudah untuk berada di lapangan, sekaligus juga untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi,” jelasnya.
Dalam skema tersebut, Adrianus membayangkan adanya pembagian peran dua Wakapolri yang masing-masing membawahi wilayah barat dan timur.
Ia meyakini keberadaan dua wakil pimpinan tertinggi ini akan menutup celah penyimpangan yang selama ini mungkin luput dari pengawasan pimpinan tunggal.
“Aneka macam penyimpangan yang tadinya tidak terlihat kalau Kapolrinya cuma satu, Wakapolrinya cuma satu, dengan adanya dua Wakapolri ini maka kemudian makin mudah terlihat dan sekaligus dengan cepat tertanggulangi,” pungkasnya.
TERPOPULER
