REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang pelanggaran etik penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju di Kantor Dewan Pengawas KPK, Gedung KPK Lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021) siang.
Pantauan Suara.com, Azis tampak terburu-buru keluar melalui pintu samping Gedung KPK C-1. Tak seperti biasanya pihak yang diperiksa sebagai saksi dalam sidang etik keluar tidak melalui pintu depan.
Azis terlihat memakai batik bercorak kuning. Ia, hanya singkat menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya menjadi saksi dalam kasus suap Robin yang turut menjerat Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.
Azis hanya langsung memilih untuk langsung menaiki mobilnya meninggalkan Gedung KPK Lama.
"Saya ikut proses yang ada aja, makasih," singkat Azis di Gedung Kantor Dewas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).
Pagi tadi, Ketua Dewas KPK Tumpak Hotorongan membenarkan hari ini, digelar sidang etik perdana penyidik Stepanus digelar.
"Ya hari ini mulai dilakukan persidangan etik," kata Tumpak.
Berdasarkan informasi bahwa Azis akan hadir untuk menjadi saksi dalam sidang etik Stepanus Robin. Sementara itu, Robin kini sudah berada didalam Kantor Dewas KPK.
Kasus suap ini berawal ketika Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial dipertemukan oleh penyidik KPK bernama Stefanus. Aktor yang mempertemukan kedua orang itu yakni, Aziz Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI dirumah dinasnya di Jakarta pada Oktober 2020.
Dalam pertemuan itu, Azis meminta agar Stepanus dapat membantu Syahrial agar penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK di Tanjungbalai tidak naik ketingkat penyidikan. Stepanus pun menyanggupi permintaan Azis. Awalnya, Stepanus meminta uang sebesar Rp 1.5 miliar kepada Syahrial.
Namun, Syahrial menyanggupi dengan hanya mengirimkan uang sebesar Rp 1.3 miliar. Pengiriman uang secara transfer itu dilakukan secara bertahap sebanyak 59 kali.
Sementara itu, Azis Syamsuddin telah dilakukan pencekalan keluar negeri. KPK, telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI, pada Selasa (27/4/2021) lalu).
Ali menyebut ada tiga orang yang dilakukan pencekalan termasuk politikus Golkar itu.
"Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara ini," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (30/4/2021).
TERPOPULER
