Tak Jadi Dapat Nilai E, Anies: Penilaian Wamenkes Ganggu Penanganan Pandemi

Dwi Bowo Raharjo | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Jum'at, 28 Mei 2021 | 18:15 WIB
Tak Jadi Dapat Nilai E, Anies: Penilaian Wamenkes Ganggu Penanganan Pandemi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (6/4/2021). (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan buka suara soal klarifikasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai pemberian nilai E penanganan Covid-19 kepada Pemprov DKI. Anies mengapresiasi tindakan Budi ini.

Menurut Anies, indikator risiko standar baru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dipakai untuk penilaian oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono itu terlalu berisiko. Bahkan jika dipakai akan merugikan pihaknya.

"Penilaian dengan skema seperti yang sempat dikeluarkan oleh Wamenkes itu justru berisiko mengganggu kerja serius penanganan pandemi," ujar Anies kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).

Anies menyebut pihaknya terbuka untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam mengkaji indikator risiko yang merupakan standar baru dari WHO dalam melihat laju penularan pandemi dan respons daerah pada penanggulangan wabah Covid-19.

"Untuk itu, kami mengapresiasi klarifikasi Pak Menkes. Pak Menkes paham betul dan sudah terbiasa kerja berbasis sains dan bukti lapangan,” kata Anies.

Mantan Mendikbud itu juga memuji Budi yang menjabat menggantikan Terawan pada Desember lalu. Sejak diisi Budi, Anies menyebut terjadi percepatan penanganan Covid-19.

"Kami merasakan sekali, sejak Pak Menkes menjabat Desember 2020 lalu, kerja bersama kita jadi amat baik. Beliau cerdas, bijak, open minded, cepat sekali bekerjanya, dan selalu mengutamakan kolaborasi," pungkasnya.

Kemenkes Minta Maaf

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta maaf atas isu yang beredar bahwa Kementerian Kesehatan memberikan nilai E atau paling buruk kepada DKI Jakarta dalam menangani pandemi Covid-19.

Budi menyebut indikator penilaian E itu bukan berarti kinerja DKI Jakarta buruk, sebab Pemprov DKI sudah melakukan kinerja testing, tracing, dan treatment semaksimal mungkin selama pandemi Covid-19.

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi, bahkan indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan nakesnya sudah melakukan hal yang paling baik selama ini," kata Budi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/5/2021).

Dia menyebut data penilaian kinerja yang disampaikan Wamenkes di rapat DPR kemarin itu adalah indikator risiko berdasarkan pedoman WHO terbaru yang digunakan sebagai analisa internal di Kemenkes untuk melihat persiapan menghadapi lonjakan kasus usai lebaran.

"Terus terang saya juga baru mendiskusi angka atau pedoman umum ini sekitar 4 minggu yang lalu, kita lagi mempelajari bagaimana penerapannya, cocok atau tidak, kita sedang simulasi di beberapa daerah," ucapnya.

"Indikator risiko ini sekali lagi saya tegaskan bukan merupakan penilaian kinerja dari daerah, ini merupakan indikator risiko," kata Budi menegaskan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Satgas Covid-19 Mulai Hitung Kuota PNS Kemenkomarves Work From Bali

Satgas Covid-19 Mulai Hitung Kuota PNS Kemenkomarves Work From Bali

News | Jum'at, 28 Mei 2021 | 18:07 WIB

Ganti Ketua, Satgas Covid-19 Tegaskan Tak Pengaruhi Kerja Lawan Pandemi

Ganti Ketua, Satgas Covid-19 Tegaskan Tak Pengaruhi Kerja Lawan Pandemi

News | Jum'at, 28 Mei 2021 | 17:55 WIB

RS di Jawa Diserbu Pasien Covid usai Lebaran, Jubir Satgas: Saya Berat Ungkap Perkembangan

RS di Jawa Diserbu Pasien Covid usai Lebaran, Jubir Satgas: Saya Berat Ungkap Perkembangan

News | Jum'at, 28 Mei 2021 | 17:15 WIB

Kasus Covid-19 Merangkak Naik usai Lebaran, Satgas Minta Pemda Siap Siaga

Kasus Covid-19 Merangkak Naik usai Lebaran, Satgas Minta Pemda Siap Siaga

News | Jum'at, 28 Mei 2021 | 17:01 WIB

Terkini

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:01 WIB