Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ditegur anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon lantaran hampir setahun absen menghadiri rapat. Besar atau kecil pengaruhnya, bisa saja Prabowo malah dianggap tidak serius mengurusi pertahanan negara oleh publik.
"Sedikit atau besar akan berpengaruh. Paling tidak jika publik tahu, akan menganggap Prabowo tak serius," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin saat dihubungi Suara.com, Rabu (2/6/2021).
Ujang menilai seharusnya Prabowo sebisa mungkin hadir dalam setiap rapat yang digelar Komisi I. Sebagai mitra kerja, seharusnya Prabowo hadir guna menghargai tuhas dan kinerja masing-masing.
"Antara eksekutif dan legislatif, dan antara mintra kerja kan harus saling menghormati," ucapnya.
Ia juga melihat kalau baru kali ini ada menteri yang bisa absen rapat bersama mitra kerja. Ujang juga bingung ketika Komisi I yang baru menegur mantan Danjen Kopassus tersebut setelah absen hampir setahun lamanya.
"Aneh saja. Kenapa baru sekarang ditegur," ujarnya.
Sebelumnya, Effendi mengajukan interupsi saat Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra memohon pelaksanaan rapat dilakukan secara tertutup kepada Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis selaku pimpinan rapat.
Effendi menilai pendalaman materi sebaiknya dilakukan pada rapat kerja yang diagendakan pada Rabu (2/6). Mengingat dalam RDP hari ini keberadaan Menhan Prabowo absen. Sehingga ia menilai lebih baik pendalaman sekaligus dilakukan Rabu.
Menurut Effendi, menjadi percuma pendalaman dilakukan tertutup dengan Wamenhan hari ini, apabila ternyata jawaban masih harus menunggu dari Prabowo.
"Karena nanti kalau kami tanya balik misalnya ya pak wamen, pada posisinya susah kan wamen menjawabnya, karena saya tanya pak menteri dulu," kata Effendi, Senin (31/5/2021).
Effendi lantas mempertanyakan alasan ketidakhadiran Menhan Prabowo karena memilih rapat terbatas di Istana. Padahal kata Effendi rapat dengan legislatif di Parlemen tidak kalah penting karena juga mengambil keputusan politik.
"Jadi ya kita mudah-mudahan pak menhan dan pak panglima benar-benar hadir. Jangan alasan rapat terbatas, rapat apa kek namanya. Di sini juga penting kok, bukan hanya di Istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga kita bukan hanya presiden," kata Effendi.
Menurut Effendi, seharusnya Menhan Prabowo bisa mengkondisikan agar bisa meminta izin kepada Presiden Jokowi bahwa ada agenda rapat dengan Komisi I DPR. Sehingga Prabowo tidak harus secara terus menerus absen saar rapat di Komisi I.
Berdasarkan catatan Effendi, sudah hampir satu tahun Prabowo tidak hadir dalam rapat di Komisi I. Karena itu ia mengingatkan tentang kewenangan DPR untuk memanggil paksa mintranya di kementerian.
"Apa kita harus panggil paksa? Karena kita punya juga ketentuan panggil paksa pak, ada, DPR bisa memanggil paksa. Jadi ini juga jangan hampir setahun kami tidak pernah bertemu dengan Menhan (Prabowo) di sini," ujar Effendi.
TERPOPULER
