Suara.com - Beragam isu liar beredar di tengah masyarakat soal dana haji pasca pemerintah memutuskan meniadakan keberangkatan haji pada 2021. Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menjawab satu persatu isu yang tidak memiliki dasar tersebut.
Anggito mengatakan kalau dana haji yang tersimpan saat ini berjumlah Rp 150 triliun, dihitung per Mei 2021. Ia menegaskan dana tersebut tetap aman.
"Tidak ada utang akomodasi Arab Saudi dan tidak ada alokasi investasi di infrastruktur yang menimbulkam risiko tinggi bagi dana haji," kata Anggito dalam webinar bertajuk "Dana Haji Aman", Senin (7/6/2021).
Setidaknya terdapat sembilan pertanyaan yang diangkat Anggito dan berusaha diluruskan olehnya.
1. Apakah pembatalan haji 2021 karena alasan keuangan haji?
"Tidak. Alasan utama pembatalan keuangan gaji adalah kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji," ungkapnya.
Alasan utama itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama/KMA Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
2. Apakah pemerintah/Kemenag/BPKH memiliki utang pembayaran pelayanan (akomodasi) di Arab Saudi?
Anggito membantahnya. Ia menyebutnya Indonesia tidak ada catatan hutang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi dalam laporan keuangan (LK) BPKH sampai dengan 2020.
Guna memastikannya, Anggito mempersilahkan masyarakat untuk mengeceknya melalui situs resmi BPKH dan membuka Laporan Keuangan BPKH. Di sana tersedia Laporan Keuangan BPKH pada 2019 (sudah diaudit) dan 2020 (belum diaudit).
3. Apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi?
"Tidak ada kesulitan dan gagal investasi," ujar Anggito.
Pada 2020, BPKH membukukan surplus keuangan sebesar lebih dari Rp 5 triliun dan dana kelolaan tumbuh 15 persen.
4. Apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan struktur?
Anggito menjawab tidak ada. Alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko low-moderate.
TERPOPULER
