REGIONAL:
Suara.com - Politisi PDIP, Ruhut Sitompul mengaku memberikan dukungan penuh terhadap aturan yang mengatur penghinaan terhadap presiden di media sosial terancam pidana penjara yang diatur dalam Rancangan Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (RKHUP).
Dukungan itu disampaikan oleh Ruhut melalui akun Twitter miliknya @ruhutsitompul.
"Aku mendukung 100 persen ancaman pidana menghina presiden di medsos," kata Ruhut seperti dikutip Suara.com, Selasa (8/6/2021).
Menurutnya, peraturan tersebut bisa menjadi pelajaran untuk para kadrun.
Istilah kadrun merujuk pada orang yang berseberangan dengan pemerintahan. Istilah tersebut muncul pada Pilpres 2019 lalu.
"Rasain barisan sakit hati kadrun-kadrun, belajarlah siap kalah siap menang," ungkapnya.
Hina Presiden Diancam Penjara
RKUHP kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya draf RKUHP terbaru. Dalam draf terbaru tersebut memuat beberapa pasal kontroversial, salah satunya penghina presiden terancam penjara.
Dalam RKUHP memuat ancaman bagi orang-orang yang menghina Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui media sosial diancam pidana maksimal 4,5 tahun penjara.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 218 ayat 1 dan Pasal 219 yang bunyinya sebagai berikut:
Pasal 218 (1): Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori IV.
Pasal 219: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Tak hanya kepala negara, orang yang menghina lembaga negara lainnya, mulai dari DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung hingga Badan Pemeriksa Keuangan juga diancam pidana penjara maksimal 2 tahun.
Hal itu tertuang dalam Pasal 353 dan 354 RKUHP yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 353 (1): Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Pasal 354: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
TERPOPULER