Suara.com - Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan bahwa pemerintah tak melaksanakan apa yang menjadi saran DPR untuk memaksimalkan peluang memberangkatkan jemaah haji Indonesia, usai pengumuman Arab Saudi soal Ibadah Haji untuk negara non Arab Saudi.
Dia mengklaim saran itu disampaikan saat pertama kali DPR menggelar rapat bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pelaksanaan Haji.
"Ini yang kami sesalkan adalah sejak pertama kali kami rapat dengan Menag. Terutama pada akhir Ramadon ketika Saudi mengumumkan akan membuka jemaah haji untok non saudi," ujar Hidayat dalam diskusi "Polemik Kuota Haji" secara virtual, Selasa (8/6/2021)
Bahkan kata Hidayat, di akhir Ramadan, ia kembali mengingatkan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Presiden Joko Widodo untuk melakukan langkah diplomasi tingkat tinggi antar kepala negara yakni dengan Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud.
"Akhir Ramadan, saya kembali mengingatkan kepada pihak Indonesia Kementerian Agama dan Presiden, agar memaksimalkan peluang yang ada, waktu yang ada mumpung Ramadan. Ramadan adalah lakukan diplomasi antar diplomasi tingkat tinggi antar kepala negara," kata dia.
Ia meyakini bawa Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud menghormati usaha pemerintah Indonesia agar mendapatkan kuota haji, ketika itu dilakukan. Namun, ia menyayangkan saran melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi tidak dilakukan pemerintah.
"Raja Salman pastilah sangat menghormati bulan Ramadan, pasti sangat menghormati usaha (Pemerintah) di bulan Ramadan kalau itu dilakukan itu sangat bagus waktunya masih cukup tapi kan tidak dikerjakan," ucap Hidayat.
Hidayat menuturkan, semakin mendekati bulan Haji, pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut justru menyampaikan pengumuman pembatalan haji. Padahal, Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan keberangkatan haji untuk negara-negara non Arab Saudi.
"Ketika semuanya demakin mepet kemudian pemerintah melalui Menteri Agama menyampaikan pengumumannya. Sekalipun sekali lagi kalau dia (Arab Saudi) belum memberikan keputusan," ucap Hidayat.
Ia juga menyayangkan soal pembatalan haji dikaitkan dengan 11 negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi dan tidak termasuk Indonesia. Mantan Ketua MPR itu menyebut bahwa izin tersebut bukanlah untuk keberangkatan haji, melainkan untuk kerja, dan wisata.
"Akhirnya ini yang dicampuradukkan antara 11 negara untuk masuk ke Saudi, Indonesia tidak masuk . Itu izin tidak untuk haji tapi izin untuk kerja tourism.Visanya kerja, tourism. Untuk haji tidak bisa pakai visa kerja, tourism, untu haji visanya visa haji," kata Hidayat.
Dia menegaskan bahwa terkait ibadah Haji, belum ada satu negara pun yang dilarang atau diperbolehkan masuk untuk Ibadah Haji oleh Arab Saudi. Namun informasi yang ia dapat, Pemerintah Arab Saudi akan segera mengumumkan kebijakan ibadah haji termasuk pemberian kuota haji bagi negara-negara non Arab Saudi.
"Untuk haji belum ada satu negara manapun yang dilarang atau yang diperbolehkan. Saya baru dapat informasi, Saudi akan segera umumkan tentang kuota haji bagi negara-negara tentang kebijakan nasalah haji termasuk kota haji bagi negara non negara Arab Saudi," katanya.
TERPOPULER
