Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial (Kemensos) Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, merupakan pendalaman program dan fungsi, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“RDP ini kelanjutkan dari pertemuan dua hari lalu, berisi pendalaman program-program yang disampaikan Kemensos,” ujar Yandri di Bogor, Rabu (9/6/2021).
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Dirjen Pemberdayaan Sosial; Dirjen Rehabilitasi Sosial; Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin; serta Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
Pertemuan berjalan cukup alot dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Anggota Komisi VIII terhadap semua Dirjen, terutama saat paparan disampaikan.
“Kami memahami program-program dari Kemensos untuk kesejahteraan rakyat, sudah semestinya kita dukung,” tutur Samsu Niang, anggota FPDIP Dapil Sulsel II.
RDP digelar menghasilkan kesimpulan dari rapat sebelumnya, Senin (7/6/2021) dan Rabu (9/6/2021), dengan besaran pagu indikatif Kemensos 2022 Rp78.256.327.121.000.
“Kami memahami besaran pagu indikatif Kemensos RI tahun 2022 Rp78.256.327.121.000,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, yang dibacakan oleh
Wakil Ketua, Hj Diah Pitaloka.
Dalam catatan akhir, Kemensos diminta merespon dengan sungguh-sungguh tiga pendapat dan pandangan pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.
Pertama, untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra penyaluran progam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Darah (Pemda) untuk kesuskesan dan keberlangsungan berbagai program Kemensos.
Baca Juga: Azis Syamsuddin Dicecar Soal Fasilitasi Pertemuan Penyidik di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR
Ketiga, mendorong berbagai upaya memajukan masyarakat pra-sejahtera dengan mengurangi angka stunting, memperhatikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), gelandangan atau terlantar, serta memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
