Infografis
Suara.com - Grup 7 atau lebih dikenal dengan sebutan G7 berjanji akan menyumbangkan setidaknya 1 miliar dosis vaksin Covid-19 kepada negara miskin.
"Total komitmen G7 sejak awal pandemi menyediakan lebih dari 2 miliar dosis vaksin, dengan komitmen sejak terakhir kali kita bertemu pada Februari 2021, termasuk di sini di Teluk Carbis, menyediakan satu miliar dosis selama tahun depan." jelas komunike akhir G7 disadur dari Anadolu Agency Selasa (15/6/2021).
"Secara keseluruhan, dosis yang setara dengan kontribusi keuangan kami dan pembagian dosis langsung kami berarti bahwa komitmen G7 sejak awal pandemi menyediakan total lebih dari 2 miliar dosis vaksin," tambahnya.
Para pemimpin G7 tersebut bergabung dalam konferensi tingkat tinggi tentang kesehatan global yang diadakan di Carbis Bay, Cornwall.
Para pemimpin dari Korea Selatan, Afrika Selatan, Australia dan India, dan Sekretaris Jenderal PBB, bersama para pemimpin organisasi internasional juga ikut membahasnya.
Bukan hanya mengenai vaksin Covid-19, dalam komunike tersebut, G7 juga menyampaikan sikapnya kepada China mengenai hak asasi manunisa.
"Kami akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada China untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, terutama dalam kaitannya dengan Xinjiang dan hak-hak, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong yang diabadikan di Sino." jelas komunike tersebut.
Komunike tersebut kemudian langsung dikritik keras oleh Kedutaan Besar China di Inggris yang menganggapnya terlalu mengganggu.
"Kelompok Tujuh mengambil keuntungan dari isu-isu terkait Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik dan mencampuri urusan dalam negeri China, yang dengan tegas kami tolak," kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan.
China, dalam pernyataan tersebut, juga menuduh jika kelompok G7 menyebarkan "kebohongan, rumor dan tuduhan tak berdasar".
Baca Juga: Tarik Rem Darurat, Ridwan Kamil Nyatakan Bandung Raya Siaga 1 COVID-19
Pada pertemuan puncak pertama setelah hampir tertunda dua tahun, para pemimpin tujuh negara mengumumkan sikap terhadap perubahan iklim, hak, dan perdagangan.
