Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah seperti PPKM tidak bisa jadi tolak ukur untuk mengendalikan pandemi. Sebab menurutnya, kunci yang paling utama ialah melakukan perencanaan hingga implementasi manajemen krisis yang bisa mengkombinasikan prioritas kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Mardani mengatakan, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu kepemimpinan yang kuat, teladan dan kompeten dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepemimpinan Jokowi seperti itu bisa melahirkan indikator kebijakan terstruktur, teratur dan terukur.
"Pak @jokowi tidak hanya jadi panglima yang kuat, tapi harus bisa jadi teladan bagi masyarakat," kata Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera pada Kamis (1/7/2021).
Mardani menganggap kalau kebijakan yang sudah diambil pemerintah saat ini sudah tidak bisa mengakomodasi situasi penularan virus. Itu dibuktikan dengan fasilitas kesehatan yang mulai kolaps, jumlah pasien yang makin bertambah dan mobilitas masyarakat yang masih tinggi.
Menurutnya pemerintah juga semestinya bisa hadir guna menyamakan langkah di berbagai daerah.
"Tak jarang, daerah kesulitan melakukan penutupan skala mikro karena ketiadaan koordinasi dengan wilayah lain."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan agar jajaran Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit dan kesediaan obat-obatan hingga oksigen. Seruan itu disampaikan Jokowi setelah resmi memberlakukan Penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.
Selain itu, Kepala Negara meminta agar seluruh masyarakat Indonesia mematuhi aturan PPK Darurat demi keselamatan bersama.
Baca Juga: PPKM Darurat Diterapkan, Apindo Jateng Minta Pemerintah Berikan Stimulus ke Pengusaha
"Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya, pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran covid-19," ucap Jokowi, Kamis (1/7/2021).
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta aparat negara, aparatur sipil negara, tenaga kesehatan untuk bersama-sama untuk menangani pandemi Covid-19.
