Suara.com - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak. Untuk transparansi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap nama penerima bantuan bisa diumumkan secara tertulis di setiap kantor balai desa.
Muhadjir menekankan adanya partisipasi masyarakat dari pihak RT dan RW supaya bisa ikut serta dalam kontrol penyaluran. Hal tersebut perlu dilakukan supaya tidak ada penyelewengan yang dilakukan.
Ia mencontohkan pengendalian yang bisa dilakukan seperti memampang nama-nama penerima bansos di balai kantor desa agar transparan dan setiap orang bisa tahu siapa saja yang sudah menerima bantuan.
"Misalnya pembagian bansos baik melalui Kemensos dan BLT dana desa sebaiknya masing-masing desa pasang pengumuman siapa yang telah terima di gardu-gardu kantor balai desa biar semua orang lihat kalau nanti ada Kepala Desa atau Pamong yang nyeleweng biar ketahuan," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Selasa (6/7/2021).
"Saya kira kontrol paling jitu itu justru adalah kontrol sosial dari warga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka Insya Allah pembagian distribusi dalam rangka mengatasi PPKM Darurat dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan dengan baik," sambungnya.
Sejauh ini pemerintah sudah melakukan penyaluran BST secara bertahap melalui rekening penerima dari Bank Himbara. Sedangkan untuk PT POS juga sudah mulai melakukan pengantaran uang langsung keluarga penerima manfaat.
Muhadjir optimis penyaluran bansos pada masa PPKM Darurat kali ini akan berjalan lebih baik dari pada masa PSBB ketat tahun lalu. Itu dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu.
"InsyaAllah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," katanya.
TERPOPULER
