Infografis
Suara.com - DPP Partai Amanar Nasional (PAN) memberikan teguran kepada Wasekjen Rosaline Irene Rumaseuw. Teguran itu diberikan menyusul pernyataan Rosaline menyoal perlunya rumah sakit khusus pejabat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Viva mengatakan pernyataan Rosaline bersifat pribadi.
"DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional," kata Viva kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Atas tindakan kadernya itu, Viva mewakili PAN menyampaikan permohonan maaf.
Sebagaimana diketahui, pernyataan Rosaline menjadi kontroversial lantaran dianggap tidak berempati kepada rakyat.
"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva.
Bukan Sikap Partai
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw tengag mendapat sorotan usai meminta rumah sakit khusus pejabat. Terkait pernyataannya yang kontroversi, PAN meluruskan.
Wasekjen DPP PAN Irvan Herman mengatakan pernyataan Rosaline merupakan pendapan pribadi dan bukan sikap partai. Irvan berujar bahwa PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat, seperti yang dikatakan Rosaline sebelumnya.
Baca Juga: Tolak Usulan RS Covid Khusus Pejabat, PPP: Difasilitasi Asuransi Saja Udah Bagus
"Kami juga kaget tiba tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan Rumah Sakit khusus pejabat,"
Menurut Irvan, Rosaline berpendapat demikian karena sedang merasa sedih rekannya John Mirin yang juga anggota Fraksi PAN di DPR wafat karena penanganan yang terlambat di rumah sakit.
Irvan mengatakan sikap PAN dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini jelas dan terang, yaitu seluruh kader PAN baik di lembaga eksekutif maupun legislatif harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan karena pandemi Covid.
"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini," lanjutnya.
Sebab dikatakan Irvan sebagaimana Pasal 28 H UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Irvan memastikan bahwa PAN mendukung kebijakan PPKM Darurat dan terus bergerak membantu rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.
"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari Pandemi Covid-19 ini," tandasnya.
