alexametrics

Tak Cuma Minta Maaf, Pemerintah Diminta Tunjukan Aksi Nyata Dalam Menanggulangi Covid-19

Dwi Bowo Raharjo | Muhammad Yasir
Tak Cuma Minta Maaf, Pemerintah Diminta Tunjukan Aksi Nyata Dalam Menanggulangi Covid-19
Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan. (Tangkapan layar/Youtube Sekretariat Presiden)

Pemerintah diminta tidak hanya mengimplementasikan undang-undang tentang kekarantinaan.

Suara.com - Inisiator Lapor Covid, Irma Hidayana, merespons positif permintaan maaf pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali.

Namun, Irma menilai permintaan maaf itu tak cukup tanpa adanya aksi nyata pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19.

"Kami ingin melihat juga permintaan maaf itu diiringi dengan aksi nyata dan langkah luar biasa dalam menyelesaikan dan mengendalikan angka penularan di tingkat komunitas yang bisa dilakukan pemerintah sebagai upaya mengendalikan penularan secara signifikan dengan menekan laju mobilitas warga," kata Irma dalam jumpa pers virtual Koalisi Warga Akses Kesehatan, Minggu (18/7/2021).

Menurut Irma, pemerintah perlu benar-benar memperketat mobilitas warga. Namun, disisi lain pemerintah juga perlu memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa PPKM Darurat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga: Banyak Pasien Covid-19 Meninggal saat Isoman, IDI Sarankan Lakukan Rontgen

"Jadi semestinya ketika ada sekat-sekat ini (pembatasan mobilitas warga) pemerintah memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Sehingga masyarakat diam di rumah tidak berpergian kemana-mana dan mengurangi risiko penularan covid. Sekaligus memberikan rasa aman ekonomi dan kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Pemerintah diminta tidak hanya mengimplementasikan undang-undang tentang kekarantinaan. Seperti yang sudah terjadi, yakni melakukan pembatasan mobilitas warga tanpa memenuhi kewajibannya dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama masa karantina.

"Masyarakat direpresi ketika melanggar. Tapi pemerintah tidak memberikan bantuan kebutuhan dasar. Bansos belum cair, dan bansos ini apakah bisa dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar?," katanya.

Akui Tak Optimal

Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali sebelumnya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikannya karena pemerintah mengakui pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali belum optimal.

Baca Juga: Tak Cuma Dibatalkan, Jokowi Didesak Cabut Permenkes soal Vaksinasi Berbayar

Ratusan orang menggelar aksi di Kantor Wali Kota Banjar untuk meminta kebijakan atas penerapan aturan PPKM Darurat, Jumat (16/7/2021).
Ratusan orang menggelar aksi di Kantor Wali Kota Banjar untuk meminta kebijakan atas penerapan aturan PPKM Darurat, Jumat (16/7/2021).

"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Senin (17/7/2021).

Luhut lantas mengkalim pihaknya bersama jajaran dan menteri/kepala lembaga terkait bakal terus bekerja keras untuk menekan laju penyebaran Covid-19 varian Delta. Selain itu, dia juga menjamin pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat.

Adapun, Luhut mengemukakan dirinya akan melaporkan evaluasi penanggulangan Covid-19 selama masa PPKM Darurat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keputusan nantinya akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut," katanya.