REGIONAL:
Suara.com - Ombudsman RI merilis temuan dugaan maladministrasi dalam peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Ini menyusul adanya laporan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK oleh pimpinan.
Ombudsman RI telah menemukan setidaknya ada tiga poin dugaan maladministrasi. Pertama, Pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.
Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Ketiga, dalam tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan.
Anggota Ombudman RI Robert Na Ending Jaweng mengatakan BKN disebut tidak sama sekali berkompeten dalam melaksanakan TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.
"Tahapan pelaksanaan BKN tidak berkompeten," kata Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7/2021).
Robert menjelaskan peran BKN disampaikan secara tertulis. Mereka menyebut dalam rancangan aturan KPK, TWK dilaksanakan KPK bekerja sama dengan BKN.
"Kemudian dalam pelaksanaan kita lihat, pelaksanaan oleh BKN padahal bunyi klausulnya penyelenggaraannya KPK. Namun ternyata pertimbangan ini soal kompetensi, BKN adalah yang berwenang soal pengisian jabatan di ASN," ungkap Robert.
Kenyataannya kata Robert, dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN, BKN tak punya alat ukur instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen TWK tersebut.
"Yang BKN punya adalah terkait seleksi, bukan untuk peralihan status," ujar Robert.
Ia menuturkan, BKN seharusnya menolak karena tidak memiliki instrumen pengalihan status pegawai KPK. Namun ia menyayangkan BKN menerima dan menggunakan isntrumen yang dimiliki dinas psikologi TNI Aangkatan Darat yang mendasarkan pelaksanaanya peraturan panglima 1708 tahun 2016 untuk di lingkungan TNI.
"BKN enggak menguasai salinan aturan itu. Padahal dokumen itu jadi dasar untuk lakukan asesmen," ungkap Robert.
Setelah BKN kedpatan tidak menguasai materi tersebut, Ombudsman pun kesulitan untuk memastikan kualifikasi asesor yang dilibatkan.
Dalam tahapan itu pun, kata Robert, pihaknya meminta penjelasan kepada lima lambaga yang jadi aseseor dinas psikologi TNI AD; BNPT; BIN; Pisintel TNI AD; dan BAIS.
"ORI berpendapat BKN tidak berkompeten, ini adalah bentuk dari maladminstrasi, BKN tak punya komponen alat ukur dan memohon fasilitasi TWK kepada lembaga lain," ucap Robert
Menurut Robert, Ombudsman RI tak dapat menilai materi dalam pelaksanaan TWK. Ini dikarenakan Ombudsman fokus dalam proses pelaksanaan itu.
Robert pun kembali menegaskan bahwa BKN tidak mempunyai kompetensi atas undang lembaga lain.
Sebetulnya, kata Robert, BKN wajib menyampaikan kepada KPK karena KPK user dan menurut perkom 1 2021, KPK adalah pelaksana TWK, jadi wajib disampaikan.
"BKN tidak kuasai dokumen salinan keputusan panglima, BKN kesulitan. BKN hanya pemantau sementara pelaksanaan TWK pada akhirnya adalah para asesor yang dari lima lembaga," tutup Robert.
Lapor ke Ombudsman
Sebelumnya, Eks Direktur Pembinaan Jaringan kerja antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko meyakini adanya dugaan maladministrasi, sehingga ia mewakili 75 rekan-rekannya untuk membuat laporan kepada Ombudsman RI.
"Hari ini saya mewakili 75 pegawai membuat pelaporan resmi terkait dengan proses TWK (tes wawasan kebangsaan) yang dilakukan KPK. Banyak sekali maladministrasi yang sudah dilakukan KPK baik penerbitan SK-nya, prosesnya, dari sisi wawancara hampir ada 6 indikasi yang kami sampaikan pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi," ungkap Sujanarko di Gedung Ombidsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).
TERPOPULER
