DPR: Pelanggar Prokes Sama dengan Koruptor, Pengedar Narkoba, dan Pelaku KDRT

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, meminta pemerintah untuk lebih tegas menindak pelanggar protokol kesehatan. Mereka yang abai disebut membahayakan kesehatan masyarakat.

Melki bahkan mengibaratkan pelanggar prokes sebagai koruptor, pengedar narkotika, dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

"Hukuman bagi pelanggar prokes juga mesti keras, kalau tidak kita tidak pernah selesai urusan pandemi ini, pelanggar prokes ini harus disamakan dengan koruptor, pengedar narkoba, dan pelaku KDRT, yang membuat bangsa ini susah ya mereka itu," kata Melki dalam diskusi virtual, Rabu (21/7/2021).

Dia juga menegaskan hukuman tegas ini tidak boleh pandang bulu, setiap orang tanpa memandang status sosial harus dihukum tegas jika melanggar prokes.

"Mau dia pemimpin, mau dia rakyat, musti ada hukuman yang lebih konkrit sekarang, denda uang atau hukuman penjara, sehingga ada efek jera untuk mereka," tegasnya.

Politisi Golkar itu menegaskan bahwa para tenaga kesehatan akan terus bekerja susah payah di garda terakhir jika para pelanggar prokes tidak pernah disanksi tegas.

Pengunjung pantai di Pesawaran dihukum push up karena tidak pakai masker [Dok Humas Polres Pesawaran]

"Teman-teman nakes kita itu sudah capek ngurusin orang sakit yang bukan karena dia tidak tahu covid, tapi dia pergi terus kena covid, dan keadaan menjadi kayak sekarang," ucap Melki.

PPKM Darurat Diperpanjang

Diketahui, Pemerintah memperpanjang masa berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali hingga 25 Juli 2021, namun namanya kini bukan lagi PPKM Darurat.

Pemerintah mengganti istilah PPKM Darurat Jawa-Bali melainkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali.

Keputusan itu disematkan dalam judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Tidak ada perbedaan signifikan dari PPKM Level 4 ini dibanding dengan Inmendagri yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat sebelumnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan pelonggaran pembatasan untuk kegiatan ekonomi jika sampai 25 Juli 2021 kasus pandemi Covid-19 terus menurun.