REGIONAL:
Suara.com - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo memberikan alarm darurat mengenai penyebaran hoaks di Indonesia yang membahayakan nyawa.
Mafindo melalui situs Turnbackhoax.id mencatat sudah ada 1.060 hoaks seputar virus corona mulai Januari 2020 hingga Juli 2021.
Dari jumlah tersebut, sebagian di antaranya mengandung narasi yang membahayakan masyarakat dan merusak upaya penanganan pandemi.
Sebagai contoh adalah hoaks yang disebarkan oleh dr Lois, di mana kasus itu kini tengah ditangani oleh Polri.
Mafindo mencatat berbagai hoaks seputar covid-19 memang telah membahayakan nyawa. Di antaranya hoaks yang menyebut rumah sakit meng-covid-kan pasien dan pasien meninggal karena keracunan interaksi obat yang diresepkan dokter.
Hoaks-hoaks tersebut sangat massif menyebar di masyarakat. Akibatnya, banyak orang yang sakit, baik covid-19 maupun bukan takut untuk pergi ke rumah sakit dan bertemu dokter.
Tercatat beberapa kasus warga meninggal yang terlambat ditangani rumah sakit, akibat termakan hoaks tersebut, sehingga enggan untuk bergegas ke rumah sakit.
Hal ini juga mungkin terjadi kepada sebagian warga yang meninggal ketika isolasi mandiri di rumahnya.
Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mendesak inisiatif bersama supaya masyarakat tidak mudah menjadi korban hoaks pandemi, khususnya selama PPKM Darurat.
Caranya pemerintah, platform dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk menekan peredaran hoaks melalui klarifikasi secara digital, edukasi dan sosialisasi di dunia nyata.
“PPKM Darurat ini harus disertai dengan upaya serius untuk menekan lajur penyebaran hoaks pandemi, karena hoaks ini masih berperan dalam abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan, penolakan terhadap vaksin, hingga meninggalnya warga karena salah mengambil keputusan dalam situasi genting," kata Septiaji dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Rabu (21/7/2021).
Septiaji juga mengomentari mengenai kasus dr Lois yang tetap tidak menjamin berkurangnya laju peredaran hoaks. Hal ini disebabkan karena kubu masyarakat rasional dan kubu masyarakat denial sudah terjanjur menguat.
"Diproses hukumnya dr Lois, tidak serta merta akan mengurangi laju peredaran hoaks, karena polarisasi antara kubu rasional dan kubu denial sudah terlanjur menguat," jelas Septiaji.
Ia membeberkan kubu denial bahkan sudah membuat grup dengan komunitas yang cukup besar. Dalam grup itu, mereka terus membagikan konten berisi ajakan agar tidak mempercayai virus corona.
"Kubu denial ini sangat aktif di media sosial, salah satunya group di Facebook 'Akhiri Plandemic' beranggotakan 13 ribu anggota, dan setiap harinya berseliweran konten yang mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai covid-19 dan upaya penanganan pandemi yang sedang dilakukan," beber Septiaji.
"Kalaupun dr Lois berhenti menyebarkan hoaks, maka akan ada orang lain yang kemudian ditokohkan oleh kelompok denial ini," sambungnya.
Karena itu, seluruh platform media sosial juga harus bersinergi untuk memberantas konten-konten hoaks yang dilaporkan masyarakat. Menurutnya, ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan database hoaks.
"Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok juga perlu lebih responsif untuk menyisir konten hoaks yang dilaporkan masyarakat, khususnya konten hoaks yang sudah diklarifikasi oleh ekosistem periksa fakta di Indonesia," saran Septiaji.
"Platform perlu memanfaatkan database hoaks yang terbangun untuk secara otomatis memperingatkan pengguna jika mengunggah konten hoaks yang serupa. Akun-akun yang berulang kali sengaja menyebarkan hoaks covid-19 yang meresahkan perlu dikeluarkan dari platform," lanjutnya.
Sementara itu, Presidium Mafindo Bidang Periksa Fakta, Eko Juniarto, mengungkap ketimpangan antara jumlah hoaks dan klarifikasi menjadi masalah besar.
Meskipun media massa, lembaga periksa fakta, dan pemerintah sudah berusaha melakukan upaya periksa fakta. Namun, masih lebih banyak masyarakat yang terpapar hoaks dan tidak semuanya bisa mengetahui klarifikasinya.
"Dari analisis kami terhadap sejumlah artikel periksa fakta yang dipublikasikan, sebuah hoaks bisa sepuluh kali lipat lebih banyak disebarkan ketimbang klarifikasinya. Ini menjadi persoalan serius karena banyak masyarakat yang lebih mudah mengakses konten hoaks, tetapi tidak banyak yang membaca klarifikasinya," jelas Eko.
"Ketimpangan informasi ini yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang lebih percaya kepada hoaks daripada informasi faktual yang dikeluarkan oleh otoritas maupun pakar kesehatan," lanjutnya.
Karena itu, penting melakukan update klarifikasi secara rutin ke berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk atas hoaks yang beredar. Cara ini dinilai dapat membantu meluruskan informasi di komunitasnya.
Demikian juga kantor desa, kelurahan, kecamatan, puskesmas, rumah sakit, perlu secara berkala memajang poster yang berisi klarifikasi atas isu hoaks terkini yang dinilai paling meresahkan masyarakat.
Pemerintah juga bisa menggerakkan institusi yang memiliki jejaring struktural ke daerah untuk membantu menjernihkan informasi. Hal ini demi merangkap perpanjangan telinga untuk mendengarkan keresahan masyarakat.
"Tidak cukup dengan menyebarkan narasi secara digital, kita butuh upaya lebih untuk meyakinkan orang supaya tidak termakan hoaks secara spesifik, tidak bisa lagi dengan ajakan yang sifatnya umum," tegas Eko.
Mafindo juga menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk mengirim radiogram berkala kepada pemerintah daerah sehingga aparat desa dan kecamatan sigap menyikapi hoaks di lapangan.
Lalu Kementerian Agama bisa mengerahkan penyuluh agama yang ada sampai level kecamatan untuk ikut memberikan klarifikasi atas informasi bohong. Demikian juga Kepolisian Republik Indonesia bisa menggerakan jejaring Binmas.
"Orang umumnya sudah paham kalau hoaks itu sesuatu yang buruk, tetapi yang paling penting adalah orang harus tahu bahwa isu rumah sakit meng-covid-kan pasien, vaksin membahayakan, ambulans kosong menakuti warga, itu adalah hoaks yang harus dilawan bersama," pungkasnya.
TERPOPULER