REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai, munculnya seruan Aksi Nasional tolak PPKM bertajuk 'Jokowi End Game' hanya untuk memprovokasi rakyat. Selain itu ia menilai hal itu sebagai tindakan tak bertanggungjawab.
Arsul mengatakan, baik itu oposisi mau pun pendukung pemerintah jika mengajak turun ke jalan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini merupakan tindakan tak bertanggungjawab terhadap masyarakat.
"Ajakan yang memprovokasi atas nama rakyat tetapi ajakannya membahayakan kesehatan rakyat itu sendiri di masa pendemi seperti ini," kata Arsul saat dihubungi Suara.com, Jumat (23/7/2021) malam.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, ajakan tersebut harus ditentang oleh masyarakat. Menurutnya, ruang penyampaian aspirasi selama pandemi ini tidak berkurang, hal itu bisa dilakukan di media sosial.
"Ruang untuk mengkritisi termasuk dengan menciptakan tagline 'Jokowi End Game' silakan saja dibuat tapi mestinya hanya ada di ruang media baik medsos maupun media arus utama," tuturnya.
Arsul menegaskan kembali bahwa seruan Aksi Nasional hanya untuk menjerumuskan rakyat. Terlebih di situasi pandemi yang bahkan pemerintah mengaku situasi varian covid tak terkendali.
"PPP tidak keberatan jika sikap kritis terhadap pemerintah dilakukan di ruang media. Sepanjang semuanya proporsional, bukan hoax dan ujaran kebencian yang didasarkan pada fitnah, maka tidak masalah tetap mengkritik atau mengecam sikap atau kebijakan pemerintah," tandasnya.
Seruan Aksi
Sebelumnya, Aliansi Ojol, Mahasiswa, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat lainnya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/7/2021) hari ini. Hal itu diketahui berdasarkan poster tersebar di media sosial.
Para peserta aksi rencananya akan long march dari Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya mereka berkumpul di Istana Negara.
Imbauan Polisi
Polda Metro Jaya mengimbau komunitas ojek online alias ojol, pedagang kaki lima, mahasiswa dan aliansi masyarakat lainnya tidak melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan Covid-19 di Ibu Kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan situasi pendemi Covid-19 di Jakarta masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan rumah sakit hingga kuburan kekinian hampir penuh.
"Lihat rumah sakit kuburan udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini. Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Berkenaan dengan itu, Yusri meminta para perwakilan peserta aksi dalam menyampaikan pendapatnya secara bijaksana. Mereka diminta untuk hadir ke Polda Metro Jaya.
"Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro akan kita terima. Secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.
TERPOPULER