Musnahkan Limbah Medis Covid-19, Jokowi Minta Siapkan Anggaran Rp1,3 Triliun

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk memusnahkan limbah medis Covid-19. Pernyataan Jokowi itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dalam jumpa pers, Rabu (28/7/2021). 

Diketahui limbah medis Covid-19 per 27 Juli mencapai 18.460 ton.

"Rp 1,3 T kurang lebih yang diminta oleh bapak presiden untuk di-exersice untuk membuat sarana-sarana terutama incinerator dan sebagainya," ujar Siti Nurbaya. 

Siti menyebut bahwa dana untuk pemusnahan limbah covid-19 diambil di beberapa pos anggaran, yakni di Satgas Covid-19, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Arahan bapak Presiden tadi, dengan fasilitas dan dukungan anggaran yang ada, apakah dari dana Satgas Covid-19, dari dana DBH, DAU, bisa dipakai kira-kira diproyeksikan masih ada Rp1,3 triliun," ucap Siti. 

Tak hanya itu, Politisi Nasdem itu menyebut sesuai arahan Jokowi, anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membangun alat-alat pemusnah sampah atau limbah medis Covid-19 yakni incinerator ataupun shredder.

"Ini akan diintensifkan lagi, yaitu kita bangun alat-alat pemusnah, apakah itu incinerator ataukah shredder. Ini harus segera direalisasikan dan diperintahkan bapak Presiden untuk segera dilaksanakan," tutur Siti.

Adapun penggunaan anggaran tersebut kata Siti akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko serta Kementerian LHK bersama semua kementerian yang terlibat.

Siti mengatakan perkiraan asosiasi rumah sakit, rata-rata limbah medis Covid-19 cukup besar yakni mencapai 383 ton per hari. 

"Memang fasilitas untuk kapasitas pengelolaan limbah B3 itu cukup, angkanya 493 ton per hari. Tetapi persoalannya bahwa ini terkosentrasi di Pulau Jawa," kata Siti.

Sehingga arahan Jokowi kata Siti agar semua instrumen untuk menghancurkan limbah medis yang infeksius harus segera diselesaikan.

Siti mengakui banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat pemusnah sampah medis berupa incinerator yang belum berizin. 

"Oleh karena itu sejak tahun lalu Kementerian LHK memberikan relaksasi untuk incinerator yang belum punya izin itu diperbolehkan beroperasi dengan syarat bahwa suhunya 800 derajat celcius dan terus diawasi Kementerian LHK," katanya.