Profil Viani Limardi: Anggota DPRD DKI Jakarta Protes Kena Razia Ganjil Genap

Rifan Aditya

Kamis, 12 Agustus 2021 | 22:50 WIB
Profil Viani Limardi: Anggota DPRD DKI Jakarta Protes Kena Razia Ganjil Genap
Anggota F-PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi (Instagram/ms.tionghoa)

Suara.com - Sosok Viani Limardi mendadak menjadi perbincangan hangat di linimasa. Rupanya, anggota DPRD DKI Jakarta ini diketahui terkena razia ganjil genap. Siapa Viani Limardi? Berikut ini profil Viani Limardi selengkapnya.

Telah diberitakan, Viani Limardi sempat beradu mulut dengan anggota polisi yang bertugas perihal aturan ganjil genap yang dilanggarnya. Kejadian di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini tentu menyita perhatian netizen. Publikpun penasaran dengan profil Viani Limardi. 

Lantas bagaimana sosok Viani Limardi dikenal selama ini? Yuk simak profil Viani Limardi berikut!

Profil Viani Limardi

Dilansir dari situs Jakarta.psi.id, Viani Limardi adalah anggota aktif Dewan Dapil 3 Jakarta kelahiran 25 November 1985. Wanita asli Surabaya ini berada di bawah naungan partai PSI dan berhasil menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sejak dilantik tahun 2019 lalu.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Viani Limardi. [Instagram@ms.tionghoa]
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Viani Limardi. [[email protected]]

Pendidikan Viani Limardi

Sebelum bergabung di dunia politik, Viani Limardi yang sempat mengenyam pendidikan di Coloumbia University. Berikut ini riwayat pendidikannya.

  • Columbia University (2002-2004)
  • Xiamen University (2004-2006)
  • Universitas Pelita Harapan, sarjana hukum (2006-2011)

Ia pun dikenal aktif menyuarakan permasalahan HAM, perempuan, minoritas, hingga ketidakadilan masyarakat.

Perjalanan Karier Viani Limardi

baca juga

Selain belajar ilmunya, Viani Limardi juga kenyang dengan pengalaman di dunia hukum. Ia adalah praktisi hukum bahkan memiliki pengalaman mengajukan Judicial Review terhadap peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini perjalanan karier Viani Limardi:

  • Legal Assistant PT MARSH Indonesia (2011-2012)
  • Legal Staff PT Jaya Proteksindo Sakti (2012-2013)
  • Associate Supramono Vyori Santoso Law Office (2013-2014)
  • Lawyer Jangkar Solidaritas (2017-)
  • Partner Setiarto and Partners Law Firm (2014-)

Ia juga pernah aktif menjadi Teman Jokowi sebagai Wakil Ketua DPD Jabodetabek. Selain itu, Viani Limardi juga menjadi Ketua Bidang Hukum Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI).

Kronologi Viani Limardi Kena Razia Ganjil Genap

Anggota F-PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi (Instagram/ms.tionghoa)
Anggota F-PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi (Instagram/ms.tionghoa)

Peristiwa yang terjadi hadi Kamis (12/08/2021) bermula ketika mobil plat nomor ganjil Viani Limardi disetop petugas ketika akan memasuki wilayah Jalan Gatot Subroto dan diminta putar balik.

Namun, ia memberi tahu kepada petugas Dinas Perhubungan bahwa ia merupakan anggota DPRD DKI yang hendak bertugas. Alhasil petugas pun membiarkannya melintas.

Namun tak berselang lama, saat memasuki wilayah Penjaringan, Jakarta Selatan, Viani kembali dihadang petugas.Kali ini petugas bersikeras tidak memperbolehkan Viani melintas, karena peraturan penggunaan surat tugas sudah tidak berlaku.

Atas peristiwa tersebut, Viani sempat mengunggah kekesalannya di video instastory akun Instagram miliknya, @ms.tionghoa.

"Aduh, emang udah gila otak gua, ya kan. Gue yang bikin aturan, gue juga yang ngga tau, gue juga yang bingung, terus gue juga yang protes sendiri. Masuk akal ngga tuh?" kata Viani Limardi saat masih di dalam mobil.

Ia menambahkan, "Biasanya pelat nomor saya kalau kita tugas boleh (lewat). Sekarang saya tugas jam 9 vaksin di Penjaringan terus kita nggak bisa lewat seperti ini kenapa?".

Usai mendengar penjelasan itu Viani sempat terlibat adu mulut dengan pihak kepolisian. Sampai akhirnya ia mengalah dan mengatakan akan protes atas aturan yang ada.

Permintaan Maaf dari PSI

Tidak berselang lama usai insiden itu ramai dibicarakan, melalui akun Twitter-nya PSI Jakarta mengaturkan permintaan maaf.

“Permohonan maaf kepada para petugas dan warga atas perbuatan anggota kami yang terlibat insiden ganjil-genap pada hari ini. Ketua PSI Jakarta Bro @michaelsianipar telah menegur keras dan memastikan yang bersangkutan tidak mengulangi kejadian serupa” tulis akun Twitter @PSI_Jakarta.

Selain permintaan maaf, PSI juga akan memberikan teguran keras kepada Viani Limardi atas insiden pelanggaran ganjil genap pagi ini. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengkonfirmasi hal ini.

"Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali," ujar Michael dilansir Suara.com.

Demikian informasi mengenai profil Viani Limardi, anggota DPRD DKI yang terlibat adu mulut dengan polisi yang bertugas akibat aturan kendaraan ganjil genap yang berlaku.

Kontributor : Hillary Sekar Pawestri

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Daftar 17 Kendaraan Bebas Melintasi Ganjil Genap PPKM DKI Jakarta

Daftar 17 Kendaraan Bebas Melintasi Ganjil Genap PPKM DKI Jakarta

News | Kamis, 12 Agustus 2021 | 22:21 WIB

Wagub DKI Maklumi Ada Pelanggaran Hari Pertama Gage: Mungkin Masyarakat Belum Paham

Wagub DKI Maklumi Ada Pelanggaran Hari Pertama Gage: Mungkin Masyarakat Belum Paham

News | Kamis, 12 Agustus 2021 | 19:15 WIB

Tolak Formula E Tahun Depan, PSI Setuju Interpelasi Anies

Tolak Formula E Tahun Depan, PSI Setuju Interpelasi Anies

Jakarta | Kamis, 12 Agustus 2021 | 18:41 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×