Suara.com - Belum selesai polemik dugaan kejanggalan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara, kekinian lembaga pimpinan Firli Bahuri ini menimbulkan kontroversi.
Terbaru KPK menyatakan, telah merekrut tujuh narapidana korupsi untuk dijadikan penyuluh antirasuah.
Langkah yang diambil KPK itu pun lantas mendapatkan kritikan tajam. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyebut, Ketua KPK, Firli Bahuri dan para pimpinan lainnya memiliki pemikiran yang sesat.
“Justru ini sesat berpikir, sesat logika dari para pimpinan KPK yang akan merekrut mantan napi tersebut,” kata Boyamin kepada Suara.com, Senin (23/8/2021).
Kesesatan berpikir Firli Bahuri dan kawan-kawan disebutnya, karena di satu sisi KPK diduga sedang berupaya menyingkirkan 51 pegawainya dengan dalih tidak lolos TKW.
“Ini malah merekrut orang yang pernah jadi koruptor jadi penyuluh. Sementara memang pegawai KPK yang hebat-hebat yang bisa jadi penyuluh dan penegakan hukum, pemberantasan, penyidikan, segala macam malah ditendang. 51 ini adalah tulang punggung dan ruh KPK, jadi sudah sangat terbalik-balik ini, ” tegas Boyamin.
Lanjutnya, dengan kebijakan yang diambil itu, KPK seolah-seolah menganggap para narapidana adalah korban bencana.
“Seakan mereka menjadi penyintas yang selamat dari bencana. Terus diminta testimoni bagaimana caranya selamat dari bencana. Korupsi juga bukan bencana, juga bukan musibah,” kata Boyamin.
“Mereka memang dalam posisi tertentu dianggap musibah karena ketahuan, yang lain tidak ketahuan. Jadi mereka menganggap musibah, apakah sepeti itu KPK bahwa korupsi ini adalah musibah. Karena ketahuan? kan tidak,” tegasnya mempertanyakan.
Sebelumnya, mengutip dari Antara, Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebut hanya ada tujuh napi korupsi yang lolos skrining sehingga layak menjadi penyuluh antikorupsi.
"Dari 28 (di lapas Sukamiskin) melalui beberapa tes, hanya empat orang yang memungkinkan karena ada juga yang ingin," kata Wawan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (20/8/2021) lalu.
Akan tetapi, kata dia, setelah diuji oleh psikolog tidak memungkinkan, kemudian di Lapas Tangerang dari 22 orang, hanya tiga orang yang memungkinkan
Pada tanggal 31 Maret 2021, KPK melakukan penyuluhan antikorupsi terhadap 24 narapidana kasus korupsi sebagai bagian program asimilasi yaitu yang masa tahanannya akan segera berakhir. Kegiatan tersebut juga dilakukan di Lapas Wanita Tangerang pada tanggal 20 April 2021.
"Karena pandemi ini yang empat dan tiga orang ini belum sempat dilakukan perekaman testimoninya. Mudah-mudahan nanti kalau PPKM sudah mulai turun levelnya atau bahkan hilang, kami akan melanjutkan program untuk mendengarkan testimoni dari mereka," ungkap Wawan.
Menurut Wawan, KPK memilih narapidana yang masa hukumannya tinggal beberapa bulan atau tahun untuk mengikuti program tersebut.
TERPOPULER
