Suara.com - Sejumlah media memberitakan Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan, petang ini, dengan petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
Kabinet Jokowi-Maruf Amin diperkuat oleh sembilan partai politik: PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasional Demokrat, dan PPP. Ditambah lagi kekuatan partai di luar parlemen: PSI, Hanura, dan Perindo.
Menurut Ketua Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pertemuan Presiden dan para pemimpin partai sudah rutin dilakukan. Tapi pada pertemuan hari ini, ada kemungkinan dalam konteks partai koalisi pendukung pemerintah ikut membantu menangani pandemi Covid-19.
"Yang kedua, pasca pidato Presiden sendiri sidang MPR kemarin, mungkin ada beberapa yang mungkin perlu didalami satu sama lain karena masih sahut-sahutan di media kan, tentu ini butuh didalami, butuh dirapatkan secara lebih bulat lah bahasa saya khusus tentang amandemen UUD di sana ada Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Willy dalam laporan Suara.com sebelumnya, Rabu (25/8/2021).
Isu amandemen UUD 1945 menghangat setelah Ketua MPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyinggung dalam pidato Sidang Tahunan MPR.
"Kalau itu Nasdem nolak, butuh metodologi yang komprehensif, beberapa partai lain juga nolak. Dari pada sahut-sahutan lebih baik duduk bersama," kata dia.
Menurut Willy, jika tujuan pertemuan Presiden dan petinggi partai hari ini benar-benar untuk membahas isu amandemen, sudah baik dilakukan Jokowi. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari miskomunikasi antara sesama partai koalisi.
Willy tidak yakin pertemuan di Istana tersebut untuk membahas reshuffle kabinet sebagaimana isu yang berkembang di media.
"Saya nggak tahu ya, kalau reshuffle pasti sama ketua umum ya, dan itu pasti poinnya bukan dialog seperti ini biasanya pak Jokowi. Kalau reshuffle itu pak Jokowi langsung momentum marking aja, langsung kepada ketua umum yang bersangkutan, tapi dialog seperti ini agak tabu lah ya. Kan ini lebih banyak agenda bersama," katanya.
TERPOPULER
