Respons Koalisi dan Oposisi Pemerintah Setelah PAN Dukung Jokowi

Suara.com - Partai Amanat Nasional bergabung ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo - Maruf Amin periode 2019-2024 mendapatkan beragam respons dari petinggi partai, baik pro pemerintah maupun oposisi.

Politikus partai anggota koalisi menyambut positif PAN dan berharap koalisi semakin kokoh. Sementara partai oposisi mengungkapkan kekhawatiran, "Semakin besar kekuasaan, semakin besar penyimpangannya."  

Walaupun PAN maupun partai anggota koalisi lain menyatakan tidak ada pembicaraan jatah kursi menteri untuk PAN dalam pertemuan dengan Presiden di Istana, kemarin, seorang analis politik tidak yakin akan hal itu, kalaupun bukan kursi menteri ada kemungkinan kompensasi dalam wujud lain: "Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung." 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus  yang merupakan anggota koalisi mengatakan setelah PAN gabung koalisi, "Diharapkan soliditas lebih bagus keputusan-keputusan, terutama di DPR bisa lebih bulat lagi."

Demikian pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan partainya menyambut baik PAN. "Kami sambut baik dan mudah-mudahan dengan bertambahnya pasokan tenaga bagi pemerintahan ini juga bisa menunjang pemerintah untuk lebih keras dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional."

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PAN sudah seharusnya masuk koalisi.

"Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Jazilul.

Mengenai pertemuan Presiden dengan para petinggi partai politik koalisi pendukung pemerintah, termasuk wakil dari PAN, di Istana, kemarin, kata Jazilul, tidak mempengaruhi hak prerogatif Presiden.

Dalam pertemuan itu, katanya, juga tidak menyinggung reshuffle kabinet. Jazilul mengatakan, "Jadi kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir.”

Isu PAN akan masuk koalisi sebenarnya sudah lama. Tapi baru-baru ini dapat dipastikan partai yang dipimpin Zulkifli Hasan menjadi partai politik pendukung pemerintahan.

Ketua Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tidak mau menanggapi terlalu jauh, seperti misalnya gabungnya PAN bisa mengganggu soliditas.

"Saya kira kita tidak terlalu jauh melihat bahwa koalisi yang sudah ada itu akan terganggu ya dengan gabungnya PAN. Bagi kita kehadiran PAN ya ahlan wasahlan, welcome gitu ya," kata Ace.

Bagi Golkar, kehadiran PAN justru dapat memperkuat pemerintah.  Mengenai isu kursi kabinet, bagi dia, tidak terlalu penting jadi bahasan. Ada hal lain yang jauh lebih penting untuk ditangani yaitu dampak pandemi Covid-19.

"Dan saya kira soal kursi kabinet dan lain-lain saya kira itu tidak menjadi agenda yang penting untuk dibahas ya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan saat ini kan adalah kekompakan semua elemen bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan, apalagi di tengah pandemi Covid sekarang ini," katanya.

Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini berada di luar koalisi merespons perkembangan politik hari ini dengan kritis. Seorang analis politik menduga tentu ada kepentingan di balik masuknya PAN ke koalisi partai pendukung pemerintah. Tapi PKB yang merupakan bagian dari koalisi menyatakan menghormati keputusan Presiden Jokowi dan menurut mereka memang seharusnya PAN bergabung.

Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik, tentu masing-masing punya strategi."

Tetapi PKS, kata Mardani, memiliki kekhawatiran dengan bertambahnya jumlah partai politik yang anggota koalisi pendukung pemerintah.

"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata dia.

PKS sendiri akan tetap konsisten di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Berada di luar pemerintahan berarti leluasa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.

"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani.

Soal kursi menteri, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tidak dibicarakan dalam pertemuan di Istana kemarin dan PAN pun tidak mau cawe-cawe. "Karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," kata Viva.

PAN meskipun selama ini di luar koalisi tetap mendukung pemerintah, kata Viva.

"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," katanya.

Akan tetapi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin tidak yakin tidak ada kepentingan di balik PAN gabung pemerintah. Dia menduga tentu ada timbal balik, entah perolehan kursi di kabinet maupun kepentingan lain.

"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," kata Ujang.

Tetapi jika PAN tidak mendapatkan jatah kursi menteri, menurut dugaan Ujang, tentu ada kompensasi lain.

"Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat aja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN," kata Ujang. [Rangkuman laporan Suara.com]