Infografis
Pasalnya, hal itu bertentangan dengan undang-undang -- dan juga menjadi indikasi adanya tindak pidana korupsi.
“Dia (konflik kepentingan) adalah indikasi dari tindak pidana korupsi tetapi atau sebagai modus perbuatan korup,” beber dia.
Ihwal kritik yang dilayangkan Fatia, Asfinawati menyatakan, jika hal itu merupakan hak konstitusional warga negara. Dia menyebut, tindakan Fatia adalah bentuk dari upaya masyarakat menjaga kedaulatannya.
“Jadi ini posisinya sudah terbalik, harusnya yang mengawasi pemerintah adalah rakyat bukan pejabat publik yang mengawasi dan mensomasi,” katanya.
Tim Advokasi #BersihkanIndonesia pada hari ini merespons somasi yang dilayangkan oleh Luhut tersebut. Julius Ibrani yang juga selaku kuasa hukum Fatia menyatakan, pihaknya telah membaca dengan seksama somasi tersebut.
Atas hal itu, Julius menegaskan jika Fatia dalam diskusi di kanal YouTube milik Haris Azhar menempatkan diri sebagai Koordinator KontraS. Artinya, dia sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara kelembagaan.
"Perlu dipahami bahwa saudari Fatia selaku koordinator kontraS itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara kelembagaan," kata Julius.
Julius menegaskan, KontraS mempunyai rekam jejak yang panjang dan sangat valid dalam hal advokasi publik. Dalam konteks ini, Fatia dalam kapasitasnya melakukan tugasnya dalam melakukan advokasi publik -- yang tentunya melalui riset.
Riset itu, lanjut Julius, menyasar pada jabatan publik yang diemban oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Atas hal itu, riset Fatia merupakan hak demokrasi publik dalam hal pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan yang baik, termasuk di Papua saat ini.
Baca Juga: Sirnanya Keadilan Bagi si Pelindung Lingkungan Hidup
"Riset inilah yqng menjadi dasar pernyataan saudari Fatia di dalam akun channel YouTube milik Haris Azhar," tegas Julius.
