PBB memperingatkan bahwa pembekuan aset Afghanistan di luar negeri senilai sekitar 10 miliar dolar AS (sekitar Rp 145 triliun) --untuk menjauhkannya dari tangan Taliban-- akan menyebabkan "kemerosotan ekonomi yang parah" dan dapat mendorong jutaan lagi warga Afghanistan ke dalam kemiskinan dan kelaparan.
Tanpa lebih banyak dana untuk negara itu, krisis dapat "membuat Afghanistan mundur selama beberapa generasi," kata Lyons.
“Perekonomian harus dibiarkan bernapas selama beberapa bulan lagi, memberi Taliban kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan keinginan tulus untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini, terutama dari perspektif hak asasi manusia, gender, dan kontraterorisme,” kata Lyons kepada Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu.
Pemerintahan Taliban sebelumnya digulingkan oleh invasi pimpinan AS setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang didalangi oleh para pemimpin Al Qaida yang berbasis di Afghanistan.
Barat memandang aset Afghanistan di luar negeri sebagai tuas kunci untuk menekan Taliban. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak memiliki rencana untuk melepaskan miliaran emas Afghanistan, investasi, dan cadangan mata uang asing yang telah dibekukan.
Banyak kritikus telah meminta pimpinan Taliban untuk menghidupkan kembali ekonomi, yang menghadapi keruntuhan di tengah inflasi yang tajam dan kekurangan pangan.
Seorang menteri Taliban mengatakan pemerintah baru ingin berhubungan dengan pemerintah negara-negara di kawasan maupun Barat serta bekerja sama dengan organisasi bantuan internasional.
Tetapi, para analis mengatakan susunan Kabinet yang diumumkan oleh kelompok itu minggu ini bisa menghambat pemberian pengakuan oleh Barat.
Para menteri semuanya terdiri dari laki-laki dan termasuk kelompok garis keras Islam dan individu yang diburu oleh Amerika Serikat atas tuduhan terorisme.
Para wanita memprotes di Kabul pada Selasa (7/9) untuk menentang pemerintah baru.
Lyons mengatakan organisasi nonpemerintah yang mendukung perempuan menjadi sasaran, kebebasan perempuan dibatasi, dan Departemen Urusan Perempuan yang didukung AS dibubarkan di seluruh negeri.
"Kami menerima laporan yang meningkat di mana Taliban melarang perempuan tampil di tempat umum tanpa pendamping laki-laki dan mencegah perempuan bekerja. Mereka membatasi akses anak perempuan ke pendidikan di beberapa daerah," katanya kepada Dewan Keamanan.
Seorang editor surat kabar mengatakan dua wartawannya dipukuli dalam tahanan polisi minggu ini setelah meliput protes perempuan di Kabul. Di kota itu, mereka ditahan oleh Taliban.
Zaki Daryabi, pendiri dan pemimpin redaksi surat kabar Etilaat Roz, berbagi gambar di media sosial yang memperlihatkan dua wartawan laki-laki yang mengalami cedera.
Salah satu wartawan terlihat mengalami memar lebar dan merah di punggung bagian bawah. Wartawan satunya mengalami memar di bagian bahu dan lengannya.
TERPOPULER
