Infografis
Seorang sumber mengatakan para penumpang dibawa ke bandara Kabul dalam konvoi yang dilaksanakan oleh Qatar setelah perjalanan aman disetujui.
Di Doha, mereka awalnya akan tinggal di kompleks yang menampung pengungsi Afghanistan dan pengungsi-pengungsi lainnya.
Penerbangan internasional telah terbang masuk dan keluar dalam beberapa hari terakhir untuk membawa para pejabat, teknisi, dan bantuan.
Namun, pesawat yang berangkat pada Kamis adalah penerbangan sipil pertama pascaevakuasi yang kacau balau pada 124.000 orang asing dan warga Afghanistan yang berisiko setelah kendali Ibu Kota Kabul direbut oleh Taliban pada 15 Agustus.
Utusan khusus Qatar, Mutlaq bin Majed al-Qahtani, menggambarkan penerbangan Kamis sebagai penerbangan reguler dan bukan evakuasi. Juga akan ada penerbangan pada Jumat, katanya.
“Mudah-mudahan, kehidupan menjadi normal di Afghanistan,” kata al-Qahtani dari landasan bandara, dikutip Al Jazeera.
PBB memperingatkan bahwa pembekuan aset Afghanistan di luar negeri senilai sekitar 10 miliar dolar AS (sekitar Rp 145 triliun) --untuk menjauhkannya dari tangan Taliban-- akan menyebabkan "kemerosotan ekonomi yang parah" dan dapat mendorong jutaan lagi warga Afghanistan ke dalam kemiskinan dan kelaparan.
Tanpa lebih banyak dana untuk negara itu, krisis dapat "membuat Afghanistan mundur selama beberapa generasi," kata Lyons.
“Perekonomian harus dibiarkan bernapas selama beberapa bulan lagi, memberi Taliban kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan keinginan tulus untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini, terutama dari perspektif hak asasi manusia, gender, dan kontraterorisme,” kata Lyons kepada Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu.
Pemerintahan Taliban sebelumnya digulingkan oleh invasi pimpinan AS setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang didalangi oleh para pemimpin Al Qaida yang berbasis di Afghanistan.
Baca Juga: Dua Wartawan Dipukuli dalam Tahanan Usai Liput Demo di Kabul
Barat memandang aset Afghanistan di luar negeri sebagai tuas kunci untuk menekan Taliban. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak memiliki rencana untuk melepaskan miliaran emas Afghanistan, investasi, dan cadangan mata uang asing yang telah dibekukan.
