REGIONAL:
- KPK menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) dari Prabowo mengenai rehabilitasi mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi.
- Keppres tersebut menjadi dasar KPK menindaklanjuti pembebasan Ira dari Rutan Gedung Merah Putih Jakarta Selatan.
- Presiden Prabowo menandatangani rehabilitasi tiga terdakwa kasus korupsi ASDP yang sebelumnya divonis penjara.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan perkembangan soal Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto terkait rehabilitasi mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan surat tersebut baru akan dikirimkan ke KPK pagi ini.
"Informasi yang kami terima per malam ini, surat akan dikirimkan besok pagi," kata Budi kepada wartawan, Kamis malam (27/11/2025).
Budi meminta agar semua pihak bisa menunggu Keppres tersebut. Surat tersebut akan menjadi dasar KPK untuk membebaskan Ira dari Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Kita sama-sama tunggu ya. Karena surat keputusan presiden tersebut yang akan menjadi dasar proses tindak lanjut atas pemberian rehabilitasi ini," ujar Budi.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ketiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pada proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP, yaitu Eks Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi.
"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, Alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Ira Puspadewi dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Di sisi lain, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda senilai Rp250 juta.
Namun, dalam putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Sunoto, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dia menilai para terdakwa seharusnya divonis bebas.
"Para terdakwa seharusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag," kata Sunoto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
TERPOPULER