Suara.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden yang beberapa waktu belakangan menggema di media sosial (medsos) banyak disebar akun robot atau akun bot.
Pernyataan tersebut disampaikan The Strategic Research and Consulting (TSRC) setelah melakukan analisis jaringan di media sosial Twitter.
Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting (TSRC) Yayan Hidayat, mengatakan pihaknya melakukan analisis jaringan wacana atau discourse betwork analysis/DNA di Twitter dengan kata kunci Pemilu 2024.
Hasilnya, percakapan terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden sengaja dibuat masif oleh pihak tertentu.
"Ternyata lebih banyak dimainkan oleh akun-akun robot gitu ya. Jadi, isu ini tidak organik muncul, tapi kemudian sengaja diamplifikasi dan dimasifkan di media sosial dengan berbagai macam narasi," kata Yayan dalam diskusi yang digelar daring, Jumat (10/9/2021).
Selain itu, hasil analisis tersebut juga menunjukkan adanya pihak tertentu memainkan isu berkaitan dengan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Temuan tersebut mengatakan adanya juga sejumlah akun yang menebar pesimistis.
"Ada beberapa akun kemudian yang berusaha mengamplifikasi untuk penundaan Pemilu 2024 diundur ke 2027 akibat dari pandemi yang belum selesai," tuturnya.
Usulan Masa Jabatan Presiden
Sebelumnya, Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengusulkan agar durasi masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang 2 sampai 3 tahun. Situasi pandemi Covid-19 menjadi alasan Joman mengusulkan hal tersebut.
Baca Juga: Twitter Uji Coba Beri Label Khusus Akun Bot
"Ya 2 sampai 3 tahun atau tapi intinya berkaitan dengan bencana (pandemi covid) ini. Ini yang ditambah durasi saja bedakan antara tiga periode dengan durasi itu beda sekali," kata Immanuel saat dihubungi Suara.com, Jumat (3/9/2021).
Immanuel mengatakan, situasi pandemi kekinian tak menentu dan belum diketahui kapan akan berakhir. Penyelenggaraan Pemilu 2024 menurutnya hanya menghambur-hamburkan anggaran jika dilaksanakan di tengah pandemi.
Dia menyarankan, agar anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dialokasi untuk stimulus pemulihan ekonomi.
Nah itu lah pertimbangannya kenapa saya coba mengeluarkan gagasan soal penambahan durasi pemerintahan Jokowi. Durasi ya," ungkapnya.
Sementara itu, terkait aturan yang ada, Immanuel menyerahkan hal tersebut kepada Parlemen. Termasuk bila akan dilakukan amandemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden.
Kendati begitu, Immanuel mengatakan, usulan penambahan masa jabatan presiden ini sifatnya situasional. Jika pandemi berkahir jelang 2024 maka penambahan masa jabatan presiden tak perlu dilakukan.
