REGIONAL:
Suara.com - Aksi marah-marah kesekian kali yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini memantik diskusi publik. Banyak dari mereka yang menyesalkan gaya kepemimpinan Risma tersebut.
Terbaru, Risma tampak marah sambil menunjuk-nunjuk salah satu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) saat kunjungan kerja di Gorontalo. Sikap Risma itu menyinggung Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Rusli tidak terima pegawainya kena marah Risma. Rusli bahkan meminta Presiden Jokowi mengavaluasi sikap Risma yang selalu emosional.
Melihat sikap Risma tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin memandang bahwa kemarahan yang kerap dilakukan Risma tidak akan menyelesaikan masalah.
"Jika hanya bisa marah-marah lebih baik mundur dari Mensos saja. Karut-marut soal PKH dan lain-lain lain itu tak mungkin bisa beres dan selesai dengan cara marah-marah," ujar Ujang dihubungi, Senin (4/10/2021).
Ujang mengatakan sikap emosional yang ditunjukan di hadapan publik justru membuat Risma tidak akan mendapat simpati.
"Marah-marah itu bisa saja merupakan tanda tak mampu. Tanda tak mempu bekerja dengan baik. Makanya memicu Gubernur Gorontalo berkomentar," kata Ujang.
Menurut Ujang sikap emosional Risma tentu tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena itu ia menyarankan jika terus bersikap marah, sebaiknya Risma mundur dari kursi menteri.
"Sikap yang tak tepat dan jauh dari nilai-nilai kesantunan dan tak cocok dengan gaya pemerintahan Jokowi yang cenderung menjaga citranya," kata Ujang.
DPR Sesalkan Aksi Risma
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyayangkan aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang marah dan menunjuk-nunjuk salah satu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) saat kunjungan kerja di Gorontalo.
"Tentu kami menyesalkan cara Ibu Risma melakukan teguran kepada aparat di bawah Kementerian Sosial karena PKH kan bagian dari Kementerian Sosial yang dilakukan terbuka," kata Ace kepada wartawan, Sabtu (2/10/2021).
Ace mengatakan, masih banyak cara yang lebih beretika dan tetap menjaga marwah orang yang ditegur. Jika memang ingin memberikan teguran, lebih baik dipanggil dibicarakan secara baik-baik.
"Bukan dengan cara yang tentu mempermalukan, kan terlalu tinggi seorang menteri menegur dengan bahasa 'tak tembak' gitu ke bawahannya yang dia bekerja di PKH," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait dengan konteks yang menjadi polemik Risma menegur pendamping PKH, Komisi VIII sendiri sudah mengingatkan pemerintah soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
TERPOPULER
