Diduga Dibaiat Ajaran NII, 59 Warga Garut Dibina

Dwi Bowo Raharjo, Muhammad Yasir

Kamis, 07 Oktober 2021 | 17:36 WIB
Diduga Dibaiat Ajaran NII, 59 Warga Garut Dibina
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.(Antara)

Suara.com - Puluhan warga Garut, Jawa Barat, yang diduga telah dibaiat oleh ajaran Negara Islam Indonesia (NII) diberi pembinaan. Total warga yang mendapat pembinaan itu berjumlah 59 orang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi terkait adanya pembaiatan.

"Penyelidikan berjalan pada sisi lain pun terhadap 59 yang mendapat ajaran tersebut sedang dilakukan pembinaan," kata Rusdi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/10/2021).

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sebelumnya turut turun tangan menyelidiki dugaan adanya 59 warga Garut yang mengaku dibaiat oleh ajaran NII.

Kabagbanops Densus 88, Kombes Aswin Siregar memastikan pihaknya akan melakukan upaya penegakan hukum. Kekinian, kata dia, pihaknya tengah mengumpulkan informasi terkait pembaiatan tersebut.

"Kami sudah monitor kejadian ini, dan sedang mengumpulkan informasi yang lebih detail," kata Aswin kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

NII atau dikenal juga dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Kelompok ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia di masa orde lama.

Dalam perjalanannya, NII atau DI/TII sempat merembet menjadi gerakan pemberontakan bersenjata. Kelompok ini kemudian terpecah dan diduga menjadi kelompok terorisme Jamaah Islamiyyah atau JI.

Pada 13 Agustus 2019, sebanyak 14 mantan anggota NI atau DI/TII telah membacakan ikrar setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tinggal Ika. Pelaksanaannya berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Mereka adalah Sarjono Karyosuwiryo, Dadang Fathurrahman, Aceng Mi’rah Mujahidin, Yudi Muhammad Auliya, Yana Suryana, Deden Hasbullah, Ahmad Icang Rohiman, Mamat Rohimat, Dadang Darmawan, Eko Hery Sudibyo, Cepi Ardiyansyah, Nandang Syuhada, Deris Andrian, dan Ali Abdul Adhim.

Sarjono Kartosuwiryo selaku putra tokoh utama DI/TII-NII, Sekarmaji Marinan Kartosuwiryo, memimpin ikrar sumpah tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Turun Tangan! Densus 88 Selidiki Puluhan Warga Garut Diduga Dibaiat Kelompok NII

Turun Tangan! Densus 88 Selidiki Puluhan Warga Garut Diduga Dibaiat Kelompok NII

News | Kamis, 07 Oktober 2021 | 11:05 WIB

Indonesia Masih Ingin menjadi Negara Pancasila, Bukan Negara Islam

Indonesia Masih Ingin menjadi Negara Pancasila, Bukan Negara Islam

Sumsel | Jum'at, 01 Oktober 2021 | 19:22 WIB

Kepala BPIP: Banyak Desa Mulai Tunjukkan Contoh-contoh Terbaik Pengelolaan Wewenang

Kepala BPIP: Banyak Desa Mulai Tunjukkan Contoh-contoh Terbaik Pengelolaan Wewenang

News | Rabu, 15 September 2021 | 14:54 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB