Banyak WNI di Australia Tidak Tahu Kapan Bisa Pulang ke Tanah Air

Suara.com - Giovanni van Empel hanya bisa melihat perkembangan anaknya di Indonesia lewat panggilan video.

Bulan Februari 2020, ia meninggalkan Yogyakarta untuk meneruskan studi doktoralnya di Monash University di Melbourne, Australia.

Berbekal visa pelajar, saat itu rencananya ia akan berangkat lebih dulu selama enam bulan sampai satu tahun, kemudian keluarganya menyusul.

“Tapi akhirnya mereka tidak bisa datang karena perbatasan Australia ditutup,” ujarnya.

“Saat berangkat, anak saya yang kecil baru berusia enam bulan, baru belajar duduk, tapi sekarang ia sudah bisa lari-lari,” tutur Giovanni sambil menerawang.

Giovanni memilih tetap tinggal di Melbourne karena tidak ada jaminan jika ia pulang ke Indonesia maka beasiswanya akan tetap berjalan dan tidak akan dihentikan.

Sudah hampir 20 bulan ia tidak bertemu keluarganya, Giovanni mengatakan anak-anaknya juga terkena dampaknya, karena kehilangan sosok ayah.

Setiap kali ia menelepon, anak pertamanya, Kahlil van Empel, selalu mengulang pertanyaan yang sama.

Giovanni sempat menaruh harapan saat Pemerintah Federal Australia mengumumkan akan membuka kembali perbatasan internasional mulai bulan November 2021, yang diperkirakan 80 persen penduduk Australia sudah divaksinasi penuh.

Dalam skema yang dibuat Pemerintah Australia, warga negara dan mereka yang memiliki status 'permanent residents' atau penduduk tetap yang sudah mendapat vaksin dua dosis akan diperbolehkan ke luar negeri.

Kemudian saat mereka kembali ke Australia, cukup melakukan karantina di rumah, tidak lagi di hotel.

Tapi tidak ada penjelasan tentang warga yang berstatus penduduk sementara, seperti pemegang visa pelajar.

“Yang menggelikan adalah, pemegang visa ini juga berkontribusi pada tingkat 80 persen vaksinasi itu dan kami sudah melakukan segala sesuatunya sesuai aturan yang berlaku.”

Departemen Dalam Negeri Australia mencatat setidaknya ada 1.6 juta penduduk sementara yang memegang berbagai jenis visa seperti Giovanni.

Angka ini sebanding dengan 1.65 persen total populasi Australia.

Merasa seolah terlupakan

Ini bukan pertama kalinya penduduk tidak tetap di Australia tidak menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Australia.

Tahun 2020 lalu, sekelompok akademisi dari University of Technology Sydney (UTS), University of New South Wales (UNSW), dan Migrant Worker Justice Initiative menerbitkan laporan penelitian yang diberi judul: As if weren’t humans: the abandonment of temporary migrants in Australia during COVID-19 (Seolah-olah kami ini bukan manusia: Pengabaian terhadap pendatang sementara di Australia selama COVID-19).

Dalam survey yang melibatkan 6.105 responden itu, sebagian besar penduduk tidak tetap yang memegang berbagai jenis visa mengaku harus mengalami berbagai kesulitan.

Mulai dari tidak punya tempat tinggal sampai harus rela bekerja dalam lingkungan yang eksploitatif dan membahayakan diri mereka.

Alasannya karena mereka tidak ada dalam skema bantuan finansial dari Pemerintah Australia yang hanya mengalokasikannya untuk warga negara atau penduduk tetap.

Salah satu peneliti yang terlibat di dalamnya, Dr Laurie Berg dari University Technology of Sydney mengatakan tidak masuknya para penduduk tidak tetap dalam rencana pembukaan kembali Australia pada November mendatang kembali menegaskan sikap Pemerintah Australia dalam memperlakukan mereka.

Anggota parlemen dari Partai Hijau, Adam Bandt juga sependapat.

Menurutnya ada kebijakan standar ganda yang membedakan warga negara atau penduduk tetap dengan penduduk tak tetap.

"Kami tidak meminta perlakuan khusus. Pemerintah hanya harus memberikan mereka yang ada di sini hak yang sama seperti yang dimiliki oleh warga negara [dan penduduk tetap] lainnya," kata Adam kepada ABC.

"Yang pemerintah harus pahami adalah banyak dari mereka ada di posisi yang sulit, karena jika mereka meninggalkan negara ini, pintu yang mereka tinggalkan di belakang mereka akan tertutup."

Membuat petisi untuk parlemen

Sama seperti Giovanni, Jennifer Clayburn juga termasuk penduduk sementara.

Perempuan asal Amerika Serikat ini memegang visa jenis 482 yang diberikan kepada warga negara asing untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di Australia.

Menurutnya, penduduk tak tetap di Australia sangat bervariasi dan sulit untuk saling berhubungan untuk menyuarakan suara mereka bersama.

Karenanya, ia berinisiatif untuk memasukkan permohonan petisi kepada pemerintah federal.

Meski masih perlu waktu sampai petisi ini disetujui dan bisa mulai ditandatangani oleh para penduduk tak tetap, Jennifer percaya upaya ini adalah cara yang efektif.

"Saya memang menyebutnya slow-burn, tetapi ini langkah yang perlu dilakukan karena langsung berhubungan dan ditujukan kepada pembuat keputusan," ucapnya.

Sambil menunggu petisi yang ditujukan ke parlemen disetujui, para pemegang izin tinggal sementara bisa mengisi petisi sejenis lewat situs change.org, yang hingga artikel ini dibuat sudah ditandatangani oleh hampir sepuluh ribu orang.

Dr Laurie mengatakan, Pemerintah Australia "harus mengakui keberadaan pemegang visa sementara sebagai bagian penting dari masyarakat Australia, dan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan."

"Mudah-mudahan [tidak adanya penduduk tetap dalam rencana reopening] ini adalah kelalaian yang akan diperbaiki," ujarnya.

"Seperti saat pemerintah mengubah beberapa kebijakan bantuan keuangan untuk penduduk tak tetap tahun lalu."