REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri mengubah aturan syarat perjalanan bagi penumpang pesawat. Kekinian syarat hasil negatif dari tes antigen dihilangkan, sehingga penumpang hanya diwajibkan memiliki hasil negatif dari tes PCR.
Menanggapi syarat yang hanya mengizinkan hasil PCR bagi penumpang pesawat, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Neng Eem Marhamah Zulfah keberatan.
Ia menilai instruksi tersebut sebagai langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi di tanah air
“Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus Covid-19 di tanah air,” kata Neng Eem kepada wartawan dikutip Kamis (21/10/2021).
Eem mengatakan kendati harga tes PCR kian menurun, namun bagi sebagian masyrakat harga tertinggi tes PCR masih terbilang mahal dan tidak terjangkau. Ia menilai harga tes PCR bahkan bisa mencapai setengah dari harga tiket pesawat yang dibeli penumpang.
"Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan di saat pandemi ini karena meskipun tidak ada persyaratan tes PCR jumlah penumpang pun sudah pasti turun,” ujar Eem.
Menurutnya kondisi tersebut akan membuat banyak calon penumpang memilih moda transportasi lain, selain pesawat.
Eem industri penerbangan seharusnya sudah mulai mencari momentum kebangkitan seiring melansainya pandemi Covid-19. Ditambah masifnya vaksinasi serta adanya aplikasi Peduli Lindungi, dikatakan Eem seharusnya tidak perlu lagi ada persyaratan tes PCR bagi calon penumpang pesawat terbang.
"Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini. Bahkan kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR,” tandasnya.
Harus Tes PCR
Pemerintah kembali mengubah aturan perjalanan domestik dengan menggunakan pesawat udara, setiap penumpang wajib memiliki hasil negatif Covid-19 melalui tes PCR meskipun sudah divaksin dua kali.
Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3-1 di Wilayah Jawa dan Bali.
"Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut," tulis aturan perjalanan domestik di Irmendagri 53/2021.
Ketentuan ini berbeda dari sebelumnya yang hanya menyertakan tes antigen bagi orang yang sudah divaksin dua kali, dan tes PCR hanya untuk orang yang baru divaksin satu kali.
Selain mengubah aturan perjalanan udara domestik, pemerintah juga mengubah aturan perjalanan bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi.
Sopir yang sudah divaksin 2 kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik.
Lalu, sopir yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama 7 hari. Sementara untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x24 jam.
Aturan yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian ini berlaku selama PPKM yang baru diperpanjang hingga 11 November 2021.
TERPOPULER