Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan bakal memperpanjang kontrak perjanjian kerja sama pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pemprov masih mengandalkan TPST itu sebagai tempat pembuangan dan pengolahan sampah.
Seharusnya, Pemprov DKI bisa mengurangi ketergantungan pada TPST Bantargebang dengan Intermediate Treatment Facility (ITF) di tiap lima wilayah kota administrasi. Namun, proyek ini sampai saat ini masih mandek dan belum juga rampung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui pihaknya masih harus mengandalkan TPST Bantargebang untuk sekarang ini. Proyek ITF dipastikan molor dari target 2022 karena sampai sekarang masih tahap prakonstruksi.
"Kita memang masih harus memperpanjang (kerja sama), karena program ITF masih berproses," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10/2021).
Riza mengatakan sampai saat ini perpanjangan kontrak masih belum diteken. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pun terus dilakukan Pemprov DKI.
Pasalnya dalam pengajuan kontrak baru, Pemkot Bekasi meminta penambahan dana kompensasi bau bagi warga yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang.
"Ya soal Bantargebang sudah dalam proses ya, kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan. Insya Allah prosesnya berjalan baik," jelasnya.
Kesepakatan baru, kata Riza, akan tercapai sebelum masa kerja sama pemanfaatan TPST Bantargebang berakhir 26 Oktober 2021 mendatang.
"Insya Allah hubungan kami dengan Bekasi berjalan baik, karena sejauh ini (kerja sama pemanfaatan) Bantargebang memang perlu diperpanjang," pungkasnya.
Baca Juga: Tagih Penamaan Jalan Ali Sadikin ke Pemprov, Ketua DPRD DKI: Tokoh Berjasa Buat Jakarta
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto berencana mempercepat pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF).
