Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kalau pemerintah selalu siap menerima kritik dari masyarakat. Ia tidak mau apabila pemerintah disebut anti kritik ketika menjawab kritikan.
Mahfud mengatakan kalau misalkan pemerintah menjawab kritik yang dianggapnya keliru, kerap dianggap sebagai bentuk anti kritik. Padahal menurutnya, kritik itu memang harus dibalas dengan kritik juga.
"Tetapi ingat kalau pemerintah menjawab itu bukan anti kritik, kalau dikritik menjawab, jangan ada orang bilang gini, lalu kita bilang salah kamu, lalu (malah) dibilang pemerintah anti kritik," kata Mahfud dalam pidatonya pada acara Silahturahim Menko Polhukam dengan Senat Akedemik dan Dewan Profesor Undip dan Forkopimda Jawa Tengah yang ditayangkan YouTube Undip TV Official, Jumat (22/10/2021).
Justru menurutnya yang tidak diperbolehkan ialah melawan kritik tersebut dengan tindakan represif. Mahfud mengklaim pihaknya menerima apapun kritik berikut dengan data yang dimiliki.
Apabila ia merasa salah, maka Mahfud akan mengaku salah. Namun apabila kritik itu keliru, ia meminta pihak yang menyampaikannya untuk berhenti melayangkan kritik.
"Yang tidak boleh itu represif, oleh sebab itu kalau saya, ayo kritik saya layani anda, apa datamu. Kalau saya salah, saya akui salah tapi kalau anda salah ya berhenti dong," tuturnya.
Mahfud menganggap yang terpenting ialah melihat Pancasila mempersatukan masyarakat untuk satu tujuan sama.
"Yang penting dari itu semua Pancasila itu menjadi menjalankan fungsi integratifnya pemersatu kita kemudian kita melangkah bersama dengan pedoman-pedoman hukum yang sama," imbuhnya.
Baca Juga: Klaim Tak Masalah Dikritik Negatif Lewat Lomba Mural, Kapolri: Polri Tak Pernah Antikritik
