alexametrics

Militer Myanmar Berkumpul di Daerah Bergejolak, PBB Khawatir Akan Ada Bencana HAM Baru

Arief Apriadi
Militer Myanmar Berkumpul di Daerah Bergejolak, PBB Khawatir Akan Ada Bencana HAM Baru
Arsip - Sejumlah orang menunggu tahanan dibebaskan dari Penjara Insein, Yangon, Myanmar, pada (19/10/2021). [STR / AFP]

Sejak mengalami kudeta, Myanmar besimbah darah di mana junta militer dikabarkan telah membunuh lebih dari 1.00 warga sipil yang berbeda pendapat.

Suara.com - PBB mengkhawatirkan bencana hak asasi manusia akan kembali muncul di Myanmar menyusul laporan bahwa ribuan tentara negara tersebut berkumpul di wilayah bergejolak.

Tentara Myanmar dalam jumlah besar dikabarkan tengah berada di bagian utara negara tersebut, yang mana telah berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari 2021.

Melansir dari The Guardian, Sabtu (23/10/2021), pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, memperingatkan bahwa ada kemungkinan kekejaman massal lebih lanjut terjadi di Myanmar.

“Kita semua harus siap karena orang-orang di bagian Myanmar ini siap untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi. Saya sangat berharap bahwa saya salah,” ucap Andrews.

Baca Juga: 2 Tahun Jokowi, Korban Pelanggaran HAM: Saya Kecewa Terduga Dapat Jabatan

Menurut tim pemantau lokal, lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan kekerasan berdarah di negara itu karena perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 orang ditangkap sejak kudeta.

Andrews yang mempresentasikan temuan laporan HAM tahunan tentang Myanmar kepada majelis umum PBB di New York mengatakan ia telah menerima informasi bahwa puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di bagian utara dan barat laut.

Temuan itu juga menunjukkan bahwa junta militer telah terlibat dalam kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

“Taktik ini mengingatkan kita pada taktik yang digunakan oleh militer tersebut sebelum serangan genosida terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine pada 2016 dan 2017,” kata Andrews.

Sekitar 740.000 Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar pada 2017 setelah pasukan keamanan melancarkan tindakan keras yang menurut PBB mungkin merupakan genosida.

Baca Juga: Media Inggris Ungkap Fakta Baru Tragedi 1965, Amnesty: Buka Kembali Kasusnya

Andrews mendesak negara-negara lain untuk menolak uang, senjata, dan legitimasi yang diinginkan junta militer Myanmar, mengutip pembebasan tahanan awal pekan ini sebagai bukti bahwa tekanan berhasil.

Komentar